PALEMBANG – Transformasi digital dalam pelayanan publik terus dipacu oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Melalui Rapat Koordinasi dan Coaching SP4N-LAPOR! yang dipimpin Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra, Rabu (10/9/2025), langkah konkret percepatan penanganan aduan masyarakat kembali diperkuat.
Dalam sambutannya, Edward menyampaikan bahwa era digital menuntut pemerintah bergerak lebih adaptif.
Masyarakat kini terbiasa menggunakan platform online, termasuk media sosial, untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan. Oleh karena itu, SP4N-LAPOR! hadir sebagai jembatan komunikasi yang modern dan transparan.
“SP4N-LAPOR! bukan sekadar aplikasi, melainkan pintu partisipasi rakyat. Semua laporan harus kita tanggapi cepat, karena inilah wajah pemerintah di mata masyarakat,” kata Edward. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD dalam memperbarui data dan menyelesaikan laporan.
Menurut data yang dipaparkan, sebanyak 49 laporan telah diterima. Dari jumlah itu, 38 laporan berhasil dituntaskan, sementara tujuh lainnya masih dalam proses. Edward mengingatkan agar angka tersebut terus ditingkatkan dengan kerja sama lintas sektor.
Kecepatan tanggapan menjadi faktor utama. Edward menilai jika respons lambat, kepercayaan publik akan terkikis. “Inovasi digital ini hanya akan berhasil bila kita bekerja cepat. Masyarakat ingin dilayani, bukan menunggu,” ujarnya.
Kepala Dinas Kominfo Sumsel, Rika Efianti, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mengawal program ini. Ia menyampaikan bahwa Diskominfo telah menyusun Roadmap percepatan SP4N-LAPOR! untuk jangka waktu lima tahun ke depan, mulai 2025 hingga 2029.
Dalam roadmap tersebut, strategi yang ditempuh meliputi penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi. Dengan cara ini, layanan aduan publik akan berjalan lebih sistematis.
Sebagai koordinator, Diskominfo memiliki tanggung jawab penuh dalam membina, mengelola, serta mengawasi jalannya sistem ini di seluruh OPD. Rika menambahkan bahwa rencana aksi yang dibuat akan disinergikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh admin SP4N-LAPOR! dari berbagai OPD se-Sumsel dan perwakilan admin dari 17 kabupaten/kota. Partisipasi tersebut menjadi wujud sinergi nyata antara pemerintah provinsi dan daerah.
Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa digitalisasi pelayanan publik berjalan merata hingga ke tingkat kabupaten/kota. Semua masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan, memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aduan.
Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Pemprov Sumsel percaya bahwa SP4N-LAPOR! akan menjadi salah satu inovasi yang mendorong lahirnya pelayanan publik modern, cepat, dan akuntabel.
