Palembang — Penyaluran pupuk subsidi di Sumatera Selatan (Sumsel) sepanjang 2025 menunjukkan tren positif dengan capaian lebih dari 80 persen. Namun, di balik angka tersebut, masih tersimpan persoalan teknis di lapangan yang membuat distribusi belum merata di seluruh daerah.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Sumsel mencatat realisasi penyaluran pupuk subsidi hingga pertengahan Desember mencapai 82 persen dari total kuota tahun berjalan. Capaian ini terjadi seiring adanya penambahan alokasi pupuk subsidi untuk Sumsel yang menambah volume distribusi pada akhir tahun.
Kepala DPTPH Sumsel, Bambang Pramono, menyampaikan bahwa tambahan kuota pupuk urea dan NPK membuat target penyaluran ikut meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi belum menyentuh angka maksimal meski distribusi berjalan relatif lancar.
Di sisi lain, Bambang mengungkapkan masih terdapat kesenjangan serapan antar daerah. Beberapa kabupaten dan kota mencatat realisasi di bawah rata-rata provinsi, bahkan ada wilayah yang belum mencapai setengah dari alokasi yang tersedia.
Menurutnya, rendahnya serapan bukan semata karena kurangnya pasokan, melainkan dipicu kendala lapangan. Di sejumlah daerah, petani menunda penebusan pupuk akibat kondisi lahan yang belum memungkinkan untuk tanam, seperti genangan air pascahujan. Selain itu, faktor administrasi dan keterbatasan modal petani juga turut memengaruhi kecepatan penyaluran.
Berbanding terbalik, beberapa daerah justru menunjukkan kinerja penyaluran yang optimal. Kota Prabumulih telah menuntaskan penyaluran pupuk subsidi, disusul Lubuk Linggau dan OKU Timur yang mendekati target penuh.
DPTPH Sumsel memastikan stok pupuk subsidi hingga akhir 2025 dalam kondisi aman dan tersedia di tingkat distributor maupun kios resmi. Pemerintah daerah pun optimistis sisa waktu di penghujung tahun dapat dimanfaatkan untuk mendorong penebusan pupuk oleh petani, sehingga realisasi penyaluran semakin mendekati target.
“Stok aman, tinggal bagaimana memaksimalkan penyerapan di lapangan,” ujar Bambang.
