Palembang – Pemprov Sumsel mengambil langkah tegas dengan menghentikan seluruh aktivitas angkutan batu bara di Sungai Lalan. Keputusan ini diambil setelah asosiasi pengguna jalur sungai dinilai tidak mampu merealisasikan komitmen pendanaan pembangunan Jembatan P6 Lalan yang ambruk akibat ditabrak tongkang pada Agustus 2024.Asisten I Setda Sumsel Apriyadi menegaskan, penutupan jalur sungai tersebut mulai berlaku efektif sejak Kamis, 1 Januari 2026, tepat setelah batas waktu pengumpulan dana yang telah disepakati bersama berakhir.
“Hingga tenggat waktu yang ditetapkan, dana pembangunan jembatan tidak terkumpul sesuai kesepakatan. Karena itu, akses Sungai Lalan untuk angkutan batu bara kami tutup,” ujarnya.
Menurut Apriyadi, langkah ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan kesepakatan yang telah dibuat bersama para pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut bukan diambil secara sepihak, melainkan hasil kesepahaman semua pihak yang terlibat sejak awal. Dari target kebutuhan anggaran pembangunan jembatan sebesar Rp35–40 miliar, dana yang berhasil dikumpulkan asosiasi pengguna alur sungai baru mencapai sekitar Rp13 miliar. Jumlah tersebut dinilai jauh dari cukup untuk menjamin pembangunan jembatan dapat segera dilaksanakan.
Pemprov Sumsel, lanjut Apriyadi, tetap membuka peluang penggunaan kembali jalur Sungai Lalan apabila asosiasi mampu memberikan jaminan pendanaan penuh. Salah satu skema yang dimungkinkan adalah penyediaan garansi bank senilai Rp40 miliar sebagai bentuk kepastian pembayaran kepada kontraktor pelaksana.
“Tanpa jaminan yang jelas, kami tidak ingin mengulangi kesepakatan tanpa realisasi. Pemerintah harus melindungi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan aparat kecamatan setempat guna melakukan pengawasan terhadap lalu lintas sungai. Setiap kapal yang melintas akan didata dan dilaporkan secara berkala.
Meski demikian, Pemprov Sumsel tetap memberikan pengecualian bagi aktivitas angkutan milik masyarakat, seperti pengangkutan hasil pertanian, kebutuhan pokok, serta distribusi logistik untuk proyek strategis nasional. Larangan hanya diberlakukan bagi angkutan perusahaan yang bersifat komersial.
