Palembang — Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengambil langkah strategis dalam menjawab tantangan demokrasi ke depan dengan memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda, khususnya Gen Z dan Alpha.
Upaya ini mengemuka dalam audiensi JPPR bersama Wali Kota Palembang Ratu Dewa di ruang audiensi wali kota, Jumat (13/2/2026). Pertemuan tersebut membahas strategi peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, terutama menjelang Pemilu Serentak 2029.
Penasehat JPPR Hasan Pratama Putra, SE mengungkapkan, meskipun angka partisipasi pada Pilpres dan Pileg sebelumnya sempat mencapai sekitar 86 persen, terdapat indikasi penurunan kualitas partisipasi politik, khususnya di tingkat lokal.
Menurutnya, antusiasme masyarakat mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama di kalangan pemilih pemula. Partisipasi yang tinggi secara kuantitatif belum tentu diikuti dengan kesadaran politik yang matang.
“Kami melihat ada penurunan yang cukup signifikan dalam hal antusiasme dan kualitas keterlibatan politik masyarakat. Evaluasi kami menunjukkan bahwa pendidikan politik harus dimulai dari akar rumput, terutama kelompok pemuda yang akan mendominasi komposisi pemilih pada 2029 nanti,” ujar Hasan.
Ia menegaskan, tanpa intervensi pendidikan politik yang sistematis dan berkelanjutan, bonus demografi justru berpotensi menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi.
Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang lebih banyak menyasar mahasiswa dan pelajar SMA, JPPR kini mulai merambah siswa SMP. Langkah ini dinilai relevan karena pada Pemilu 2029 mendatang, pelajar SMP saat ini akan berstatus sebagai pemilih pemula.
“Ini strategi preventif dan jangka panjang. Kita ingin membangun kesadaran politik sejak dini. Mereka perlu memahami bahwa suara mereka bukan sekadar formalitas, tetapi menentukan arah kebijakan publik,” jelas Hasan.
JPPR telah memulai program sosialisasi dan edukasi di sejumlah sekolah. Materi yang diberikan tidak hanya sebatas prosedur pemilu, tetapi juga mencakup bahaya politik uang, pentingnya integritas dalam demokrasi, serta hubungan antara pilihan politik dengan kualitas layanan publik.
Menurut Hasan, praktik politik uang merupakan salah satu faktor yang merusak kualitas demokrasi dan membentuk budaya pragmatis di kalangan pemilih muda. Karena itu, pendidikan politik diarahkan untuk membangun daya kritis dan ketahanan moral generasi baru terhadap praktik tersebut.
Untuk memperluas jangkauan program, JPPR berencana menggandeng Pemerintah Kota Palembang agar sosialisasi dapat terintegrasi dengan program pembinaan kepemudaan dan pendidikan karakter.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut positif inisiatif JPPR. Ia menilai pendidikan politik merupakan fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.
“Pendidikan politik itu sangat penting agar masyarakat, khususnya pemilih pemula, memahami bahwa pilihan mereka berdampak langsung pada layanan publik yang mereka terima setiap hari. Kebijakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial lahir dari proses politik,” ujar Dewa.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya indikator yang jelas dan terukur dalam implementasi program tersebut.
“Output dari program ini harus konkret dan terukur. Misalnya peningkatan literasi politik, penurunan toleransi terhadap politik uang, serta meningkatnya partisipasi yang berkualitas, bukan sekadar angka kehadiran di TPS,” tegasnya.
Menurut Dewa, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi, tetapi oleh kualitas pilihan dan rasionalitas pemilih.
Dengan penguatan pendidikan politik sejak bangku SMP, diharapkan pemilih muda Palembang pada 2029 tidak hanya hadir ke TPS karena kewajiban administratif, melainkan sebagai pemilih cerdas yang memahami konsekuensi pilihan politiknya.
Pendekatan ini sekaligus menjadi investasi demokrasi jangka panjang. Di tengah derasnya arus informasi digital dan polarisasi opini di media sosial, literasi politik menjadi kebutuhan mendesak agar generasi muda tidak mudah terjebak disinformasi, populisme dangkal, maupun transaksi politik sesaat.
