Meski sudah ada surat edaran dari Gubernur Sumsel, Herman Deru, terkait fasilitas jaminan sosial bagi pekerja non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, hingga kini baru ada 556 pekerja yang telindungi jaminan sosial BPJAMSOSTEK.’
Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Pemprov Sumsel, Prof Edward Juliarta, mengatakan sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumsel No 800/401/BKD.I/2019, maka seluruh pekerja non-ASN di lingkup Pemprov Sumsel harus terlindungi jaminan sosial.
“Kebijakan ini juga menunjukkan jika dalam kondisi apapun pemerintah hadir di tengah masyarakat, khususnya pekerja non-ASN,” katanya.
Meski begitu, kata dia, hal ini juga tidak dapat dipisahkan dari permasalahan anggaran yang dimiliki dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana berdasarkan catatan dari BKD Sumsel, baru 556 dari 3.569 pekerja non-ASN yang sudah terlindungi BPJAMSOSTEK.
“Dari 49 OPD baru 3 di antaranya yang sudah mendaftarkan pekerja non-ASN mereka ke BPJAMSOSTEK,” katanya.
Oleh karena itu, Pemprov Sumsel sendiri menargetkan paling lambat pada tahun 2021 seluruh pekerja non-ASN, baik itu honorer, Pekerja Harian Lepas (PHL), dan TKP dapat terdaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK.
“Intinya kita berupaya agar semua pekerja dapat terlindungi dari risiko kecelakaan dan sebagainya selama bekerja,” katanya.
Sementara itu, Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sumbagsel, Arief Budiarto, mengatakan pihaknya terus mendorong setiap instansi di pemerintahan di luar ASN dapat terdaftar sebagai peserta.
“Kami juga menyambut baik surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Sumsel terkait jaminan sosial kepada pekerja non-ASN ini,” katanya.
Adapun pekerja non-ASN ini terdaftar dalam dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Arief berharap, di tahun 2021 semua pekerja non ASN di Sumsel dapat seluruhnya terdaftar sebagai peserta.
“Kita juga berharap hal ini dapat pula diikuti oleh pemerintah daerah lainnya yang ada di Sumsel,” katanya.
