Palembang – Kebijakan penghematan anggaran tak lantas membuat aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Selatan (Sumsel) harus berkorban pada sisi pendapatan. Di tengah pemangkasan belanja daerah hingga sekitar 20 persen, Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan gaji dan tunjangan ASN tetap utuh.
Keputusan itu diambil dengan satu konsekuensi besar: kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun. Herman Deru menegaskan, menjaga pendapatan ASN adalah upaya mempertahankan kinerja birokrasi agar tetap fokus melayani masyarakat di tengah tekanan fiskal.
Menurutnya, ASN merupakan tulang punggung jalannya pemerintahan daerah. Jika penghasilan pegawai terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan internal birokrasi, tetapi juga langsung menyentuh pelayanan kepada publik.
“Saya memilih tidak memotong pendapatan mereka sama sekali. Tapi itu berarti tanggung jawab kepada masyarakat harus jauh lebih besar,” ujar Herman Deru saat ditemui, Senin (5/1/2025).
Ia menekankan, kebijakan tersebut bukan bentuk kelonggaran tanpa syarat. Justru sebaliknya, seluruh pendapatan ASN bersumber dari uang rakyat sehingga harus dikembalikan dalam bentuk kerja nyata, pelayanan cepat, dan sikap profesional.
Herman Deru mengakui, mempertahankan pendapatan pegawai di tengah keterbatasan anggaran merupakan langkah yang penuh risiko. Namun stabilitas birokrasi dinilai lebih penting agar program pembangunan dan layanan dasar tidak terganggu.
Ia juga mengingatkan agar ASN tidak terlena dengan kebijakan tersebut. Efisiensi anggaran, menurutnya, harus menjadi pemicu inovasi dan perbaikan kinerja, bukan alasan untuk bertahan di zona nyaman.
“Prestasi yang ada jangan membuat kita puas. Kita dituntut untuk terus berinovasi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dirinya berharap, birokrasi yang tetap solid dan responsif dapat mendukung target besar pemerintah daerah, termasuk percepatan penurunan angka kemiskinan di Sumatera Selatan hingga satu digit.
