Palembang – Kantor Pertanahan Kota Palembang kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara dengan meraih Peringkat Pertama sebagai Satuan Kerja Pengguna Digipay Terbaik Kategori Uang Persediaan (UP) Kecil Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen satuan kerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital melalui optimalisasi sistem pembayaran non-tunai pemerintah.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Dhona Fiermansyah Lubis, pada Kamis (26/02/2026). Capaian ini merepresentasikan kerja keras serta sinergi Kepala Subbagian Tata Usaha bersama seluruh jajaran dalam memperkuat tata kelola keuangan yang tertib dan modern.
Optimalisasi penggunaan Digital Payment (Digipay) menjadi faktor utama keberhasilan ini. Implementasi sistem pembayaran non-tunai tersebut memberikan kemudahan proses transaksi, meningkatkan efisiensi waktu, serta memastikan akurasi dan ketertiban administrasi pengelolaan anggaran. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal secara konsisten turut menjaga kualitas pelaksanaan setiap transaksi keuangan.
Diungkapkan Dhona Fiermansyah Lubis, sinergi yang solid antara Subbagian Tata Usaha dan seluruh pegawai menjadi landasan penting dalam menjaga ketelitian administrasi, kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan, serta pengawasan internal yang berkelanjutan.
“Kategori UP Kecil sendiri menuntut ketepatan waktu, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas tinggi dalam setiap pengeluaran, sehingga pencapaian peringkat pertama mencerminkan pelaksanaan pengelolaan yang efektif, efisien, dan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Dhona pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkan. “Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama, bukan kerja individu. Kami berkomitmen terus memperkuat transformasi digital, menjaga akuntabilitas, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan dan bertanggung jawab demi pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, dan sesuai regulasi, sekaligus mendukung reformasi birokrasi serta pelayanan pertanahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat.
