Aliansi untuk Indonesia Cerdas saat melakukan aksi damai di kantor Gubernur Sumsel, Senin (13/4). Dalam aksi ini, mereka memberikan Lima tuntutan kepada Gubernur Sumsel berjanji bahwa sekolah gratis di Sumsel tetapi saat ini masih banyak para wali murid yang diminta untuk membayar dan pungutan.
Kelima tuntuan tersebut adalah bahwa Sekolah tempat berlajar bukan pasar serta tempat mencari Ilmu. Tolak segala bentuk pungutan bertopeng komite dengan alasan apapun, Tolak kebijakan sekolah berbayar, Maksimalkan anggaran pendidikan minimal 20 persen sesuai amanat undang-undang, dan transparansi pengelolaan dana BOS
Koordinator aksi Ade Indra Chaniago mengatakan bahwa ada kapitalisasi dalam dunia pendidikan dengan adanya pungutan kepada SMAN unggulan, karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bukan dengan pungutan karena unggulan. “Kalau soal fasilitas jika memang sekolah unggulan itu memang layak mendapatkannya, tapi persoalannya adalah orang-orang di dalam itu yang tidak layak dan harus segera dibenahi. Ini ada kapitalisasi dalam hal ini dan itu namanya bukan mencerdaskan kehidupan bangsa kalau begini caranya,” kata Ade Indra
Pihaknya sepakat memang ada kalau ada unggulan, tapi betul-betul orang yang punya kapasitas intelektual unggul bukal orang yang tidak unggul masuk kesana lantas menikmati fasilitas di sana. “Anggaran pendidikan di Sumsel ini ada di angka 10 persen dan kita mau naik menjadi 20 persen, minimal seusai dengan amanat Undang-undang. Jika naik, maka akan menyelesaikan aneka ragam persoalan pungli, personal sumbangan, persoalan-persoalan infrastruktur dan yang lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku pihaknya berkomitmen menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak di Sumsel. Namun tahun 2017-2018 sebelum ia dilantik menjadi Gubernur telah terjadi keterlambatan pembayaran (transfer). Oleh karena itulah, agar proses pendidikan ini terus berjalan komite dan pihak sekolah mengambil kebijakan memungut biaya. “Waktu itu saya belum jadi Gubernur. Keterlambatan transfer itu terjadi 3 triwulan kurang lebih 9 bulan. Komitmen saya kalau bilang gratis ya gratis, jangan bilang gratis tapi tidak gratis,” jelasnya.
Pasca dilantik 1 Oktober 2018, dirinya diharuskan membayar kurang lebih Rp 96 miliar. Iapun berinisiatif mendahulukan membayar kepentingan itu yang diambil dari APBD. Pada tahun 2019 ini, sekolah dibedakan berdasarkan cluster yakni sekolah gratis dan sekolah berbayar. Dari 437 sekolah SMA dan SMK yang ada sebanyak 27 sekolah di kabupaten/kota masuk kategori sekolah mandiri.
Menurut Herman Deru, ia ingin tak hanya siswa di kota saja yang mendapatkan fasilitas terbaik seperti AC di ruang kelas, dan makan gratis. Melainkan siswa di sekolah gratis yang jauh dari kota juga demikian.
“Saya tidak mau seperti itu saya ingin semuanya adil. Sekolah gratis tetap jalan hanya saja untuk sekolah mandiri yang menggunakan fasilitas listrik, AC, asrama dan makan ini tidak mungkin digratiskan karena tentu ini tidak akan balance jadinya. Saya meminta nanti kita duduk bersama membicarakan ini lagi,” pungkasnya.
