Urban ID - Pekerja konstruksi merupakan salah satu jenis pekerjaan yang miliki risiko tinggi. Oleh karena itu, semestinya semua pekerja di sektor itu wajib diikut sertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, Zain Setiyadi mengatakan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja merupakan perlindungan, dan perusahaan juga menjalankan tertib admistrasi, apalagi yang tinggi risiko seperti jasa kontruksi.
“Kalau perusahaannya tertib administrasi mestinya semua pekerja sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk pekerja jasa konstruksi, Target kita seluruh proyek dari pemda dan swasta sudah covarage semua,” katanya disela Rakorda Program Jasa Konstruksi oleh Dinas Perkim Sumsel dan BPJS Ketenagakerjaan.
Zain bilang, berdasarkan data sampai dengan periode Oktober 2019, jumlah TK Peserta dari Jasa konstruksi mencapai 556.125. Dimana covarge ini melebihi potensi peserta menurut BPS 225.157.
“Untuk persentase covarage jumlah TK Peserta dari jakon (jasa kontruksi) mencapai 246, 99 persen,” katanya.
Sedangkan secara over all, dari jumlah TK Peserta terdiri dari PU (perkebunan, Subcon, tambang batubara, dll. Kemudian BPU (TK Dominan Petani, Nelayan, dan Home Industri serta Jakon maka capaian covarage nya 54, 43 persen.
“Untuk target tahun depan 2020, kita masih dalam penyusunan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang UPTD Dinas perumahan dan pemukiman pemprov Sumsel, endrian menjelaskan, dalam diskusinya bahwa Jasa kontrujsi sudah lama, sempat vacum 2 tahun dan dimulai lagi 2019 ini. UU Jasa Konstruksi, didalamnya menginstruksikan bahwa yang bekerja dikontruksi harus punya sertifikasi bukan hanya pekerjanya tapi badan usahanya juga tersertifikat, serta diawasi baik pusat, provinsi (tenaga profesi), kota/kabupaten punya bidang atau Tugasny masing-masing.
“Kita juga ada Pergub sumsel no 17/2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan,” katanya.
