Menu ✖

Mode Gelap

News

Pemerintah Siapkan Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

badge-check


					Pemerintah Siapkan Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia Perbesar

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, saat ini Indonesia baru mengisi 3,8 persen ekspor produk halal di pasar global. Untuk itu, pemerintah berupaya keras menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia.

“Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen dan konsumen, karena itu kita ingin mendorong supaya Indonesia menjadi produsen halal besar dunia,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers secara virtual, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Sabtu (24/10).

Wapres menjelaskan, untuk mencapai hal tersebut pemerintah berupaya mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH) di beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah menyadari potensi Indonesia dapat ditingkatkan dengan pengembangan kawasan pariwisata serta pengembangan industri keuangan syariah.

“Kita akan kembangkan yaitu pusat-pusat industri halal dengan semua ekosistemnya. Salah satunya adalah Kawasan Industri Halal,” ujarnya.

Wapres pun mengungkapkan, saat ini sudah ada dua kawasan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Cikande, Jawa Barat, dan SAFE n LOCK Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur.

“Sekarang sudah ada dua yang memperoleh izin dari Kementerian Perindustrian dan yang sudah dalam proses ada enam. Oleh karena itu, kita akan terus dorong,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menko Ekon Airlangga Hartarto menerangkan, kawasan industri halal akan terbuka untuk klaster makanan, minuman, fesyen, farmasi dan kosmetik. Keberadaan di dalam satu lokasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk halal.

“Dan tentu dengan adanya satu lokasi diharapkan terkait dengan sertifikasinya pun kehalalannya menjadi lebih mudah. Dan juga untuk berorientasi ekspor, kalau dia berasal dari kawasan halal tentu diharapkan bisa meningkat penjualannya,” ujarnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menambahkan, terkait pengembangan KIH dibutuhkan insentif untuk dapat mendukung industri produk halal seperti tax holiday dan tax allowance. KIH dapat memperoleh insentif karena termasuk dalam area yang dikembangkan.

“Kita juga akan memberikan dalam bentuk dukungan dari kepabeanan dan cukai. Karena biasanya dalam hal ini impor-impor bertebaran modal maupun bahan baku juga akan dapat pembebasan biaya masuk atas impor. Dan juga untuk pengembangan di kawasan industri untuk tujuan ekspor,” kata Sri Mulyani.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Wanti-Wanti Prima Salam soal Tanam Pohon di Palembang: Jangan Cuma Seremonial!

20 November 2026 - 18:40 WIB

UMP Sumsel 2027 Naik Jadi Rp4,21 Juta, Pengusaha Dilarang Turunkan Gaji Pekerja

19 November 2026 - 19:53 WIB

Perkuat Deteksi Dini Penyakit, Ratu Dewa Minta Labkesmas Palembang Jangan Hanya Jadi Pajangan

19 November 2026 - 16:18 WIB

“Ado Gawe” Melaju ke Tahap Akhir IGA 2026, Disnaker Palembang Targetkan Juara

19 November 2026 - 06:31 WIB

Ditanya Pengganti Gibran, Kabakom RI: Wapres yang Suka Pempek

18 November 2026 - 21:32 WIB

Trending di News