Palembang — Pemerintah Kota Palembang bergerak cepat merespons bentrokan dua organisasi masyarakat (ormas) yang terjadi di kawasan Palembang Square (PS) Mal. Insiden berdarah tersebut menjadi momentum bagi petugas gabungan untuk melakukan penertiban kendaraan dan menata ulang kawasan yang selama ini disinyalir rawan konflik.
Penertiban dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Palembang dengan dukungan aparat TNI dan Polri di sepanjang Jalan Angkatan 45, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Rabu (7/1/2026). Fokus utama kegiatan ini adalah kendaraan yang parkir di bahu jalan dan diduga berada di lahan parkir ilegal.
Kepala Satpol PP Palembang, Herison, menegaskan bahwa keterlibatan pihaknya murni dalam rangka penegakan ketertiban umum, bukan penanganan konflik antar kelompok.
“Kami hanya membackup penertiban karena ada indikasi pelanggaran penggunaan lahan parkir. Soal bentrokan, itu menjadi ranah penegak hukum,” ujarnya.
Menurut Herison, area yang selama ini digunakan sebagai lokasi parkir berada di bahu jalan dan tidak diperuntukkan bagi aktivitas parkir kendaraan. Status perizinan lahan tersebut akan dikaji lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan selaku instansi teknis.
Penataan kawasan ini dinilai penting untuk mencegah konflik berulang, mengingat bentrokan sebelumnya diduga dipicu oleh perebutan lahan parkir dan menyebabkan satu orang mengalami luka bacok serius.
Pemerintah kota juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh pascakejadian. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah penempatan petugas secara permanen di sekitar lokasi guna menjaga keamanan, sekaligus mencegah praktik parkir liar dan gangguan ketertiban lainnya.
“Keputusan penempatan petugas akan ditentukan setelah rapat evaluasi. Prioritas kami adalah memastikan kawasan ini aman bagi masyarakat dan tidak lagi menjadi titik rawan konflik,” kata dia.
