Pagar Alam. Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni bersama Pj Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Selatan Tyas Fatoni meninjau Gedung Dekranasda Kota Pagar Alam. Kunjungan tersebut dilakukan sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Sabtu (16/12/2023).
Melalui kunjungannya kali ini, Fatoni bersama Tyas Fatoni bersama-saama melihat dari dekat sejumlah koleksi kerajinan khas Kota Pagar Alam yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Di antaranya kain songket dan kain jumputan khas kota Besemah.
Fatoni meminta para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Pagar Alam untuk terus berinovasi. Sehingga nantinya dapat menghasilkan produk yang menjadi kebanggaan Provinsi Sumatera Selatan.
“Pemprov Sumsel akan terus mendorong sektor UMKM menghasilkan produk-produk berkualitas sehingga diterima pasar global baik secara nasional maupun internasional,” ucap Fatoni.
Dalam kunjungan ini, Fatoni bersama Tyas Fatoni juga menikmati berbagai makanan serta buah khas Provinsi Sumatera Selatan.
Selain mengunjungi Kantor Dekranasda Kota Pagar Alam, dalam kunjungan kerja kali ini Fatoni juga melaunching Program Pencegahan Stunting dan meresmikan Kawasan Taman Apung Kota Pagar Alam. Fatoni berharap dengan diresmikannya Kawasan Taman Apung Kota Pagar Alam sebagai destinasi wisata mampu mendongkrak perekonomian masyarakat sekaligus menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pagar Alam.
“Kawasan Taman Apung di Kota Pagar Alam ini diharapkan menjadi objek wisata alternatif di Kota Pagar Alam yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Fatoni.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) lanjut Fatoni akan terus berupaya mendorong sektor wisata sebagai sumber pendapatan baru daerah dan masyarakat. Selain itu, berbagai kerajinan UMKM produk lokal dapat dipasarkan sebagai buah tangan bagi pengunjung di kawasan wisata tersebut.
“Pemprov Sumsel akan terus mendorong majunya sektor wisata dan berbagai kerajinan produk UMKM bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” ujarnya.
