Untuk mengendalikan angka kasus Covid-19, Presiden Jokowi meminta seluruh gubernur tetap fokus di provinisinya. Apalagi sebelum vaksin ditemukan para pemimpin daerah dapata mengambil kebijakan dengan tepat dan seimbang, sesuai data yang ada.
Keseimbangan tersebut dilakukan dengan kebijakan di sektor kesehatan dan ekonomi. Menurut Jokowi ini perlu karena vaksinasi seluruh warga Indonesia massal dapat digunakan paling tidak pada 2021 mendatang.
“Saya minta kepada para gubernur untuk pengendalian COVID-19 ini tetap menjadi fokus dan konsentrasi kita, karena ini kita perlu memperkuat pertahanan kita sampai seluruh rakyat kita vaksin semuanya,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual bersama para gubernur di Istana Bogor, Selasa (1/9), dikutip Kumparan.
Jika langkah ini tidak dilakukan dapat mengakibatkan kasus corona akan terus naik, selain itu angka kematian juga ikut naik, bahkan kenaikan kasus corona akan membuat kondisi ketidakpastian berlanjut. Untuk itu Jokowi ingin kejadian ini dapat dicegah.
“Karena jika kurva COVID-19 ini tidak bisa kita tekan dengan cepat, apalagi angka kematian tidak bisa diturunkan dengan tajam, dan angka kesembuhan tidak bisa kita tingkatkan secara drastis, maka situasi ketidakpastian ini akan terus berlanjut yang akan membuat masyarakat kembali diliputi rasa tidak aman,” imbuhnya.
Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh para kepala daerah, kata Jokowi, adalah dengan mengkampanyekan protokol kesehatan secara masif. Seperti imbauan penggunaan masker, cuci tangan, tidak berkerumun, dan tidak berdesakan.
“Terutama yang berhubungan dengan pemakaian masker, ini harus disampaikan terus menerus. Ini kunci sebelum vaksinasi itu dilakukan adalah pemakaian masker yang paling penting,” tegasnya.
Imbauan tersebut, menurutnya, juga harus dibarengi dengan pengawasan ketat di lapangan. Jokowi menegaskan agar para kepala daerah tidak ragu memberikan sanksi kepada siapa pun yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan.
“Pembagian masker, kampanye pemakaian masker harus masif dilakukan sampai ke kampung-kampung, desa-desa. Libatkan tokoh masyarakat, PKK, RT dan RW, saya kira bapak-ibu sudah sangat paham soal ini,” pungkasnya.
