Pemerintah bersiap memperluas layanan kesehatan primer dengan mereaktivasi sekitar 300 ribu posyandu di seluruh Indonesia. Saat ini, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia masih sangat terbatas sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat.
“Sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan layanan kesehatan ke 80-an ribu desa, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi, kalau kita hanya mengandalkan puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan, tidak akan cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Minggu (15/05/2022).
Dengan jumlah unit yang banyak dan ditunjang dengan kader kesehatan yang terampil serta sarana dan prasarana yang baik, Menkes meyakini posyandu memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.
Penggaungan kembali serta rebranding posyandu ini, ujar Menkes merupakan bagian dari transformasi di bidang kesehatan.
“Kita akan mereaktivasi, meredefinisikan lagi posyandu agar bisa lebih sistematis dan lebih mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan standar di seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya.
Budi menambahkan, reaktivasi ini menjadi tantangan tersendiri terutama di masa COVID-19 karena operasional posyandu sedikit terganggu saat pandemi. Dilaporkan jumlah kunjungan sasaran ke posyandu menurun seiring dengan tingginya penularan dan penyebaran COVID-19.
“Posyandu kita di masa pandemi jauh lebih menurun, data yang kita terima penurunanya sampai 70 persen lebih. Posyandu tidak bisa melakukan aktivitas karena pandemi COVID-19,” ungkap Menkes.
Melihat hal ini, pemerintah melalui Kemenkes berupaya keras untuk meningkatkan jumlah sasaran yang mengunjungi posyandu dengan menghadirkan berbagai program-program kesehatan yang menarik, update dan kekinian yang berorientasi pada peningkatan pola hidup bersih dan sehat sebagai investasi kesehatan masa depan.
