Papua – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama TNI akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah terkait pembangunan di Papua. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
TNI-Polri, kata Sigit sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.
“Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik,” kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1/2023).
Adapun, kebijakan Pemerintah terkait program prioritas di Papua di antaranya pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Kemudian pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengembangan Bandara, program soal pemekaran, dan penugasan tenaga kesegatan.
Sigit mengatakan, pihaknya melakukan dua pendekatan dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah di Papua, yakni Soft Approach dan Hard Approach. Sigit menjelaskan, pendekatan lunak ini dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan, dan SDM.
“Sehingga terjadi Transfer Knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan,” ujar Sigit.
Kendati demikian, Sigit menyebut TNI-Polri juga akan melakukan Hard Approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua. Contohnga seperti penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Tentunya kita berusaha supaya kedepan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata,” tutur Sigit.
Sementara, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut aspirasi yang disampaikan seluruh pihak terkait Papua akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang diambil ke depannya. Dengan begitu, kata Yudo, kebijakan itu bisa mensukseskan seluruh program atau kebijakan Pemerintah di Tanah Papua.
“Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembanginan di Papua. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, meningkatkan kesejahteraan,” jelas Yudo.
Yudo pun menegaskan bahwa TNI-Polri akan siap, maksimal, dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah membangun Papua. Yudo mengatakan, pihaknya juga akan membantu Polri untuk percepatan pembangunan di daerah.
“Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya DOB, kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah,” tutup Yudo.
