Papua – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri bersama TNI akan menindak tegas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Sebab, keberadaan KKB mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghambat proses pembangunan di Papua.
Sigit menjelaskan soal kunjungan kerjanya ke Papua bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama tiga Kepala Staf TNI yakni KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, dan KSAL Laksamana Muhammad Ali. Salah satu tujuannya adalah memastikan tidak ada kendala dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Papua.
Sigit mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR mengenai kendala apa saja yang dihadapi dalam pembangunan di wilayah Papua. Sigit mengatakan TNI-Polri akan bersinergi untuk mengamankan agar program tersebut bisa berjalan tanpa ada gangguan atau hambatan.
“Kemudian juga ada beberapa beberapa program major terkait dengan pembangunan kawasan ekonomi khusus kemudian juga perluasan terkait dengan kawasan kawasan untuk pertanian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Papua, pembangunan bandara dan beberapa program-program untuk pemekaran yang tentunya semua perlu dikawal karena ini adalah bagian dari program meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan bahwa semua bisa berjalan dengan baik,” jelas Sigit kepada wartawan di Makodam Cendrawasih, Jayapura, Papua, Senin (9/1/2023).
Sigit mengatakan ada dua pendekatan yang dilakukan TNI-Polri, yakni pendekatan soft approach dan hard approach. TNI-Polri akan menindak tegas kelompok kriminal bersenjata yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta proses pembangunan.
“Pendekatan soft approach adalah pendekatan dengan memberikan edukasi, memberikan sosialisasi untuk meningkatkan SDM, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada, sehingga terjadi transfer knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan,” ujarnya.
“Terkait dengan masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal dengan kelompok kriminal bersenjata yang terus melakukan serangan sehingga berdampak terhadap terkendalanya, terhambatnya proses pembangunan,” sambungnya menegaskan.
Tentunya, lanjut Sigit, TNI-Polri akan melakukan langkah-langkah penindakan dan penegakan hukum secara tegas dan terukur. Harapannya semua bisa berjalan secara proporsional.
“Tentunya kita harus melakukan langkah-langkah penindakan, penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur. Tentunya harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional,” kata eks Kabareskrim Polri ini.
“Kami tentunya sering koordinasi dengan teman-teman Komnas HAM yang ada, baik di pusat maupun yang ada di Papua untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang kami lakukan betul-betul bisa proporsional. Kita akan berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata,” sambungnya.
