Molornya pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Sumsel 2020 sangat disayangkan banyak pihak, tak terkecuali para aktivis masyarakat.
Hidayat Comsu, salah satu Aktivis masyarakat Sumsel menyayangkan lambannya kerja DPRD dalam membahas KUA-PPAS APBD Sumsel 2020, menurutnya mestinya wakil rakyat all out, sebab ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, “sepengetahuan saya, dari Pemerintah Provinsi sudah menyerahkan itu kepada DPRD sumsel Oktober kemarin, kok masih belum selesai dibahas,”ungkapnya.
Bahkan desas desus permintaan kenaikan gaji dewan menjadi ikhwal enggannya Anggota DPRD Sumsel membahas APBD sumsel, “banyak indikasinya, salah satunya ini soal permintaan naik gaji yang tidak disetujui Gubernur, kalau memang ini soal itu bahaya Wakil rakyat cuma untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan rakyat,”ulasnya.
Sekadar informasi, Hidayat membeberkan informasi yang diterima pihaknya para wakil rakyat sumsel tersebut meminta kenaikan gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan.
“antara lain Tunjangan perumahan dari Rp 17.000.000/bulan menjadi Rp 25.000.000, Kedua Tunjangan Transportasi dari Rp 15.700.000 menjadi Rp 20.000.000, Ketiga Tunjangan reses dari Rp 30.000.000.menjadi Rp 60.000.000 dan Perjalanan dinas dari Rp 4 juta/hari menjadi Rp 5 juta/hari,” bebernya.
Kalau memang indikasi dan isu yang beredar tidak benar, lanjutnya maka seyogyanya Anggota DPRD All out menyelesaikan sebelum 30 November ini, “inikan demi kepentingan rakyat mestinya DPRD All out, kalau perlu kerja 24 Jam, jangan cuma sibuk studi banding ke sana sini saja,”kata dia.
Dirinya meminta DPRD bisa memanage waktu dengan baik, tahu yang mana harus didahulukan untuk dikerjakan, “pembahasan APBD inikan mestinya selesai akhir november ini, anggota dewan kan tahu, harusnya ini dewan menyingkronkan waktu dengan pihak pemerintah agar penyelesaian pembahasan ini tidak berlarut,”pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi kordanews.com belum berhasil meminta konfirmasi baik dari DPRD Sumsel maupun daei pihak Pemerintah Provinsi.
