PALEMBANG – Gubernur Sumsel Herman Deru hadir langsung dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumsel. Dimana, sebelumnya dijabat oleh Harry Purwaka diserah terimakan kepada Andri Yogama.
Pada kesempatan itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasinya kepada Harry Purwaka yang saat ini dipromosi sebagai Kepala Auditorat II C BPK RI.
Menurutnya, selama memegang amanah sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Sumsel, Harry Purwaka telah banyak membantu Pemprov Sumsel dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Terbukti, sejumlah daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan pemeriksaan keuangan.
“Opini WTP itu bisa dicapai karena adanya bimbingan dari BPK dalam pengelolaan keuangan,” kata Herman Deru disela Sertijab yang digelar di Kantor perwakilan BPK RI Sumsel, Selasa (6/9).
Apalagi, lanjutnya, dimasa kepemimpinan Harry Purwaka, Sumsel sedang dilanda situasi cukup darurat akibat wabah covid-19. Dimana, recofusing anggaran harus dilakukan guna mengatasi pandemi tersebut.
“Memang sempat terjadi perlambatan dalam pelaksanaan RPJMD akibat pandemi. Tapi karena bimbingan BPK ini, kondisi tersebut dapat diatasi,” paparnya.
Dia menyebut, bimbingan dari BPK RI merupakan navigasi untuk pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan.
“Untuk itulah, kedepan kami sangat menginginkan penyelenggaraan keuangan ini semakin akuntable, transparan dan sesuai regulasi yang ada. Bimbingan BPK ini masih terus kami harapkan,” paparnya.
Diketahui, sertijab tersebut juga dihadiri oleh Pimpinan VII BPK RI Hendra Susanto. Hendra mengharapkan, sertijab tersebut tidak hanya menjadi seremoni, tapi juga dapat melanjutkan keberlangsungan penyenggaraan keuangan.
“Semoga ini menjadi komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang baik,” katanya.
Sertijab tersebut juga, lanjutnya, merupakan bentuk penyegaran bagi pimpinan BPK.
“Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pak Andri Yogama. Karena Sumsel ini wilayah yang besar dengan APBD yang besar juga. Semoga amanah ini bisa dilakukan dengan baik,” terangnya.
Dia menjelaskan, adanya pemeriksaan yang dilakukan BPK di daerah merupakan bentuk kerjasama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.
“Prinsipnya, pemeriksaan ini bertujuan untuk membuat pengelolaan keuangan menjadi baik. Hasil dari pemeriksaan ini kita berikan rekomendasi agar program pemerintah yang telah direncanakan pemerintah menjadi terarah, efektif dan efisien” bebernya.
