PALEMBANG- Gubernur Sumsel Herman Deru sampaikan Tanggapan/Jawaban Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (15/6).
Herman Deru mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas saran, kritik, pertanyaan, harapan dan himbauan yang disampaikan Fraksi-fraksi DPRD melalui juru bicaranya masing-masing yang telah disampaikan pada paripurna sebelumnya.
Diawali dengan menjawab pandangan umum Fraksi Golkar yang telah disampaikan juru bicaranya Heru Prayogo yang mempertannyakan pencapaian misi membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang secara gamlang dijawab oleh Gubernur Herman Deru untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan sejak GSMP dicanangkan akhir tahun 2019, tren angka kemiskinan dari tahun ke tahun selalu menurun.
Sementara GSMP untuk mewujudkan kemandirian pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan berdasarkan angka BPS untuk periode September 2022 angka kemiskinan sebesar 11,95% (turun 0,84%) dibandingkan periode September 2021 sebesar 12,79%.
“Hal ini juga membuktikan keberhasilan pengendalian angka inflasi sehingga Sumsel menjadi provinsi yang mendapatkan penghargaan atas keberhasilan menekan inflasi di bawah rata- rata nasional,” terangnya.
Kemudian terkait dengan pertannyaan Fraksi (PDI) Perjuangan dibacakan oleh jubirnya Hj Meli Mustika, Gubernur Herman Deru mengucapkan terima kasih atas apresiasi Fraksi PDIP terhadap kinerja realisasi anggaran dan peningkatan nilai aset Pemerintah Provinsi Tahun anggaran 2022.
Demikian juga halnya menanggapi yang telah disampaikan Fraksi Partai Gerindra yang sebelumnya telah disampaikan juru bicaranya, Maliono yang menyoroti soal nilai Investasi Jangka Panjang sebesar 7,46 Triliun (Tujuh koma Empat Enam Triliun Rupiah), dapat dijelaskan bahwa nilai tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada BUMD dan BUMN yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
“Dividen akan terus diperoleh selama BUMD/BUMN tersebut menghasilkan laba, dan jika dihitung pendapatan dividen dari BUMD/BUMN mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp65,7 Miliar menjadi Rp153 Miliar pada tahun 2022,” paparanya.
Selanjutnya menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat yang telah disampaikan jubirnya, Lia Anggaraini, dimana Gubernur Herman Deru mengucapkan terima kasih atas saran yang diberikan serta dukungan untuk peningkatan PAD, melalui optimalisasi BUMD, pengelolaan Participating Interest atas eksplorasi minyak dan Gas, kerjasama pengembangan LRT dengan pihak Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan pemerintah Kota Palembang, serta kerjasama pemberian hibah dengan pihak swasta lainnya guna meningkatkan anggaran pembangunan dan menumbuhkan gairah perekonomian masyarakat.
Menjawab Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan oleh jubirnya, Hj Nurhilyah yang menyoroti realisasi belanja sebagai indikasi efisiensi penggunaan anggaran, dijawab oleh Herman Deru dalam proses penyusunan APBD, prioritas anggaran belanja untuk pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan Pemerintah telah mengalokasikan belanja wajib untuk fungsi pendidikan sebesar 30,3% dan untuk fungsi kesehatan sebesar 11, 27% dari APBD.
Kemudian Herman Deru menanggapai dari Fraksi Partai Nasdem melalui Jubir, Herman terhadap strategi untuk mempertahankan opini WTP dari BPK di masa depan, menurut Herman Deru, Pemprov Sumsel terus berusaha menjaga kepatuhan dalam penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan APBD sesuai ketentuan perundangan sehingga risiko salah saji yang material dapat dikurangi.
