Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi daerah yang berhasil dalam menurunkan angka stunting hingga kemiskinan ekstrem di wikayahnya. Bahkan digadang-gadang menjadi yang tercepat di Pulau Sumatera.
Hal ini tentunya berkat kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni) melalui berbagai upaya yang dilakukan. Bahkan beberapa waktu lalu Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengapresiasi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni atas penurunan stunting tercepat di Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam kegiatan Peluncuran Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA) Sumsel dan Telewicara ‘Halo PSA Sumsel’ secara virtual di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/6/2024).
“Saya apresiasi Provinsi Sumsel atas penurunan stunting yang tercepat di Indonesia. Bahkan di seluruh Indonesia menjadi best practice yang luar biasa,” ucap Hasto.
Bahkan dirinya membuktikan langsung ketika tiba di Sumatera Selatan. Hasto juga mengapresiasi pelayanan pencegahan stunting yang sangat luar biasa.
“Saya membuktikan juga Pak, saya baru aja ke Sumsel di kota untuk pelayanan mencegah Stunting dan seterusnya ternyata luar biasa gerakan yang ada di wilayah Bapak,” kata Hasto.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni) mengatakan upaya lain juga telah dilakukan Pemprov Sumsel juga dilakukan guna menurunkan angka stunting. Di antaranya melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, Revitalisasi Posyandu, Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting, Penguatan Kader, Pembanguan Manusia di desa dan Gerakan Aksi Bergizi di 17 Kabupaten/Kota.
Tak hanya itu, tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah ini berada pada angka 1,29 persen per bulan Maret tahun 2023. Capaian tersebut membuat Provinsi Sumsel mampu menurunkan kemiskinan ekstrem tertinggi untuk wilayah Sumatera yaitu dari 3,19 persen pada Maret 2022 menjadi 1,29 persen pada Maret 2023.
“Capaian tersebut membuat wilayah kami menjadi yang tercepat se-Sumatera dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ucap Fatoni.
Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, yaitu Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pengendalian harga bahan pokok/inflasi, kontribusi bantuan kesehatan/KIS serta mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten/Kota, bantuan sekolah gratis, revitalisasi pertanian dan optimalisasi pembangunan infrastruktur desa (air bersih, sanitasi dan lain-lain).
Tak hanya penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel, inflasi Provinsi Sumsel pada bulan Mei 2024 sebesar 0.06% (mtm) atau menurun dibandingkan pada bulan sebelumnya yaitu bulan April 2024 sebesar 0,43%. Untuk inflasi tahunan menurun menjadi 2,98% secara year on year (yoy) dari inflasi bulan sebelumnya 3,12% (yoy).
Terjaganya inflasi ini, berkat dukungan dari Kabupaten/kota, BUMN dan BUMD yang secara masif menggelar Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar Murah, Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) kerjasama Bank Indonesia (BI), Bulog dan Pemprov Sumsel.
