Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan stok beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Gudang Bulog Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, pada Kamis (27/06/2024). Presiden memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan serta mengecek ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menanyakan kepada penerima manfaat apakah mereka sudah menerima bantuan pangan dari Januari hingga Juni. Selain itu, Presiden juga mengonfirmasi bahwa distribusi bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan tersebut akan berlanjut hingga Desember.
“Januari sudah dapat? Februari sudah? Maret sudah? April sudah? Mei sudah? Yang diterima ini Juni? Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan ya,” kata Presiden.
Presiden juga mengungkapkan bahwa program bantuan pangan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menekankan pentingnya penghitungan cermat untuk memastikan kecukupan dana. “Itu sudah kita hitung-hitung di APBN diteruskan atau enggak. APBN cukup enggak. Karena ini duit triliunan, gede banget. 10 kg per bulan untuk 22 juta masyarakat kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Presiden menyoroti bahwa Bulog memiliki stok beras yang mencukupi, dengan 1,7 juta ton tersedia secara nasional dan 1.500 ton di Gudang Bulog Buntok sendiri. “Berasnya dari mana? Berasnya dari Bulog. Bulog stoknya cukup enggak? Sekarang Bulog memiliki stok 1,7 juta ton. Di sini saja stoknya 1.500 ton, bukan kilo lho, ton,” ungkap Presiden.
Mengenai fluktuasi harga beras, Presiden menjelaskan bahwa saat ini harga pangan di seluruh dunia mengalami kenaikan akibat penurunan produksi. “Kenapa produksinya turun? Karena ada gelombang kekeringan, gelombang panas yang panjang di negara-negara, bukan hanya Indonesia,” papar Presiden.
Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk menggenjot produksi agar naik sehingga harga beras turun. Namun, Presiden pun menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepuasan petani dan keterjangkauan harga untuk konsumen.
“Pemerintah harus menjaga keseimbangan yang tidak mudah, menjaga keseimbangan agar harganya (membuat) petani senang, harga di pasar, masyarakat juga senang. Tapi ya itu enggak mudah,” tutur Presiden Jokowi.
