Jakarta. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E menerima langsung Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Αnggaran 2025 Provinsi Sumsel yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024) siang.
Adapun alokasi dana transfer ke daerah Tahun 2025 Provinsi/Kabupaten/Kota Se Sumsel sebesar Rp.33.625.365.208,- dengan rincian
Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.11.120.569.873.
Dana Alokasi Umum (DAU) Rp14.005.309.593. Dak Fisik Rp. 927.044.685. Dak Non Fisik Rp.5.009.757.410. Dana Desa Rp.2.495.224.098. dan Insentif Fiskal Rp.67.459.549.
Dalam arahannya Presiden RI Prabowo Subianto meminta Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Indonesia digunakan dan dimanfaatkan secara efektif untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan prinsip kehati-hatian.
Presiden juga memerintahkan seluruh K/L/D agar meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, dan mengurangi pemborosan dalam menggunakan APBN 2025.
“Kita sekarang waspada menghadapi tantangan ekonomi yang tidak menentu di masa depan. Maka dari itu, kita harus ikat erat sabuk-sabuk kita. Saya berharap semua unsur, terutama para pimpinan di K/L/D ikut bersama dengan pemerintah pusat dalam menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai kepada rakyat yang memerlukan,” pesannya.
Prabowo mengungkapkan tidak semua program pengajuan pemerintah daerah (pemda) disetujui untuk dilaksanakan pada tahun depan.
Hal ini disebabkan oleh adanya program prioritas yang harus dijalankan terlebih dahulu sesuai dengan visi dan misi pemerintah.
“Saudara sekalian, dalam rangka kita meningkatkan efisiensi, tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau dari K/L bisa kita penuhi tahun ini,” kata Prabowo.
Meskipun demikian, Prabowo optimis bahwa pemerintah, termasuk di daerah, akan mampu menjalankan semua program prioritas yang telah direncanakan.
“Saya percaya dengan strategi kita, di saat-saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara sudah rencanakan,” ucapnya.
Di Kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN adalah instrumen penting yang menentukan kemajuan suatu bangsa dan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat, serta perekonomian dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan, serta krisis.
“Ini menjadi alasan mengapa kesehatan, kredibilitas dan sustainabilitas APBN harus dijaga agar tidak menjadi sumber masalah,” tandasnya.
