Bawaslu Kota Palembang menutup rangkaian Pemilihan Serentak 2024 dengan mengadakan Rapat Evaluasi Badan Ad Hoc Tingkat Kecamatan pada 25-27 Februari 2025 di Hotel Emilia by Amazing Palembang. Selama tiga hari, acara ini menjadi momen penting untuk meninjau kinerja pengawasan pemilu sekaligus merumuskan strategi demi memperkuat integritas demokrasi ke depan.
Ketua Bawaslu Kota Palembang, Khairil Anwar Simatupang, menegaskan bahwa evaluasi bukan hanya formalitas, melainkan langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemilu.
“Demokrasi hanya bisa bertahan jika kita berani mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi berbasis bukti. Setiap kekurangan yang terungkap adalah peluang memperbaiki sistem pengawasan agar lebih tangguh,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Rapat ini menghadirkan tiga narasumber yang mengupas berbagai tantangan selama pemilu:
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan, Titin. Dirinya menyoroti ketimpangan antara regulasi dan praktik di lapangan, termasuk kendala teknis seperti perbedaan interpretasi aturan dan kapasitas SDM yang belum merata.
Evaluasi Kinerja Badan Ad Hoc, Eva Yulian menekankan pentingnya keseimbangan antara ketegasan pengawasan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
“Pengawas harus menjadi penjaga netralitas, bukan menebar intimidasi,” tegasnya.
Analisis Kinerja Pengawasan Budi Santoso mengusulkan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi dan data real-time untuk mengantisipasi dinamika politik yang terus berkembang.
Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Palembang, Yusnar, mengakui tantangan komunikasi yang dihadapi selama pemilu. Meski begitu, semangat menjaga integritas demokrasi tetap menjadi prioritas utama.
Sejumlah Panwascam juga berbagi cerita inspiratif:
Leni Marlina (Panwascam Perempuan)
“Pengawasan pemilu adalah sekolah demokrasi. Di sini, kami belajar mendengar dan menyuarakan aspirasi rakyat yang sering terabaikan.”
Dony Arfy (Panwascam Laki-Laki)
“Netralitas adalah prinsip yang selalu diuji. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan tetap bertindak benar meski di bawah tekanan.”
Dalam sesi penutup, peserta merumuskan tiga rekomendasi utama untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu mendatang:
1. Peningkatan Kapasitas Pengawas: Pelatihan rutin berbasis studi kasus dan simulasi.
2. Integrasi Teknologi: Pengembangan platform digital untuk pelaporan dan pemantauan pelanggaran secara transparan.
3. Sinergi Lintas Lembaga: Optimalisasi koordinasi antara Bawaslu, Panwascam, dan instansi terkait untuk respons cepat di lapangan.
Acara ditutup dengan semangat kebersamaan melalui lagu “Bagimu Negeri” dan doa bersama. Muslim, salah satu peserta, menegaskan bahwa pengawasan pemilu adalah amanah jangka panjang yang harus terus dijaga.
“Pemilu 2024 memang telah usai, tetapi upaya memperbaiki demokrasi tidak boleh berhenti. Ini adalah perjalanan panjang untuk memastikan suara rakyat selalu terjaga,” pungkasnya.
