Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kolaborasi strategis dengan kepala daerah dalam menyukseskan program nasional di bidang pertanahan dan tata ruang. Hal ini disampaikan saat memberikan pengarahan pada Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2025 Gelombang II yang berlangsung di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/06/2025).
“Kami membutuhkan kolaborasi dengan para kepala daerah di tiga hal utama: Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, serta Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang. Ini mutlak,” ujar Nusron, yang hadir didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Sebagai ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat daerah, kepala daerah memiliki peran sentral dalam menentukan subjek penerima dan memastikan eksekusi program Reforma Agraria berjalan lancar.
“Kunci suksesnya ada di tangan Bapak dan Ibu. Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, target pertanahan dan tata ruang akan terwujud nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah,” tegas Nusron.
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya memahami peran strategis kepala daerah dalam kebijakan pertanahan.
“Melalui koordinasi yang erat, angka-angka target tidak akan hanya menjadi laporan di atas kertas, tetapi menjelma sebagai solusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Acara yang dimoderatori oleh Wakil Rektor 4 IPDN Bidang Kerjasama, Suhajar Diantoro, ini dihadiri 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang belum mengikuti orientasi Gelombang I. Turut hadir Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, yang menjadi narasumber pada sesi yang sama.
Kegiatan berlangsung pada 22–26 Juni 2025, dengan harapan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia secara merata dan berkelanjutan.
