Pemerintah Kota Palembang mulai memanaskan mesin pembangunan menuju 2027. Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota Prima Salam (RDPS), arah kebijakan ditegaskan: pertumbuhan harus sejalan dengan pemerataan.
Penegasan itu disampaikan Ratu Dewa saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Palembang Tahun 2027, Kamis, 19 Februari 2026.
“RKPD 2027 adalah momentum konsolidasi arah pembangunan. Kita ingin memastikan proses perencanaan berlangsung partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat,” ujar Dewa.
Ia menekankan, RKPD bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan dokumen strategis yang menghubungkan visi RPJMD dengan kebijakan anggaran daerah.
Dalam setahun terakhir, indikator makro menunjukkan tren positif yakni antara lain:
Pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan III 2025 mencapai 5,82 persen, Kemiskinan turun dari 9,77 persen (2024) menjadi 9,04 persen (2025), berkurang 11,28 ribu jiwa, Inflasi 2025 terkendali di 2,92 persen, IPM naik menjadi 83,27 (kategori sangat tinggi), TPT turun ke 6,81 persen serta Stunting merosot dari 18,90 persen (2023) menjadi 10,60 persen (2024).
“Penurunan stunting hampir 8 persen dalam satu tahun bukan kerja biasa. Ini hasil kolaborasi serius antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, hingga peran keluarga,” tegasnya.
Menurut Dewa, capaian tersebut merupakan dampak penguatan UMKM, intervensi sosial yang tepat sasaran, serta stabilisasi harga pangan.
Meski tren membaik, Pemkot menilai tantangan ke depan lebih kompleks. Tekanan ekonomi global, perubahan iklim, hingga percepatan digitalisasi menjadi faktor yang harus diantisipasi.
“Ke depan kita tidak hanya berbicara pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan. Pembangunan harus menyentuh masyarakat bawah dan memperkuat kelas menengah,” kata Dewa.
RDPS menjalankan lima program utama: Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Gercep, dan Palembang Belagak. Kelimanya diterjemahkan dalam 38 kegiatan prioritas, dari layanan kesehatan hingga digitalisasi birokrasi.
“Kecepatan pelayanan dan ketepatan sasaran adalah indikator keberhasilan kita. Birokrasi harus adaptif, bukan administratif semata,” tegasnya lagi.
Menutup forum, Dewa mengingatkan bahwa pembangunan tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah.
“Pembangunan bukan kerja satu pihak. Ini kerja kolektif. Kita ingin memastikan satu tahun pertama ini menjadi fondasi kokoh menuju Palembang 2027 yang lebih maju, inklusif, dan kompetitif,” pungkasnya.
