Pemerintah Kota Palembang memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen mulai bergerak. Targetnya, konstruksi dimulai Juni 2026. Persoalan lahan yang sempat menjadi kendala kini menemukan solusi melalui kerja sama dengan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH).
Dalam rapat koordinasi di Mako Lanud SMH, Jumat (20/2/2026), Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa pihak Lanud menyiapkan lahan seluas 6,9 hektare yang dinilai sangat layak untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Pemkot Palembang memiliki keterbatasan aset, namun dari diskusi tadi, pihak Lanud memiliki lahan yang sangat representatif seluas 6,9 hektare. Kami sangat mengapresiasi Pak Danlanud karena kita sedang dikejar waktu untuk membangun Sekolah Rakyat Permanen,” ujar Ratu Dewa.
Ia berharap proses administrasi dapat dipercepat agar pembangunan fisik tidak molor dari jadwal yang telah ditetapkan.
Dukungan penuh juga ditegaskan Danlanud Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba. Ia memastikan status lahan tidak bermasalah secara hukum.
“Lahan yang disiapkan dipastikan ‘clear and clean’ (sudah bersertifikat),” jelasnya.
Namun, ia mengakui mekanisme hibah membutuhkan waktu relatif panjang. Untuk itu, tahap awal akan menggunakan skema pinjam pakai sembari proses administrasi hibah dimatangkan.
“Pihak Lanud akan segera berkoordinasi dengan Mabes TNI AU untuk mematangkan proses administrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, menjelaskan Sekolah Rakyat Permanen diproyeksikan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA, khusus bagi keluarga Desil 1 dan Desil 2 atau kategori miskin ekstrem.
“Nanti gedungnya bisa menampung kurang lebih 1.000 siswa (SD, SMP, dan SMA),” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh biaya pendidikan hingga seragam akan ditanggung Pemerintah Pusat, dengan proses seleksi siswa yang harus benar-benar tepat sasaran.
“Untuk rekrutmen siswa harus dipastikan tepat sasaran. Karena ini untuk warga tidak mampu, sehingga terancam putus sekolah karena masalah biaya,” tukasnya.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu sekaligus menekan angka putus sekolah di Kota Palembang.
