Palembang – Penggunaan helikopter oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, dalam menjalankan agenda kerja kerap menuai kritik dari sebagian masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumsel, Chairul S Matdiah, angkat bicara dan mengajak publik untuk melihat persoalan ini melalui kacamata yang lebih objektif dan logis.
Menurut Chairul, sangat tidak adil membandingkan standar mobilitas kepala daerah di Sumsel dengan provinsi lain, khususnya di Pulau Jawa. Ia menekankan bahwa topografi alam dan luas wilayah Sumsel memiliki tantangan yang jauh berbeda.
“Kita tidak bisa menggunakan perspektif yang sama. Di Pulau Jawa, jarak antar-kabupaten atau kota relatif dekat dan bisa ditempuh dalam hitungan satu jam melalui jalur darat. Sementara di Sumatera Selatan, jarak pusat provinsi ke kabupaten/kota rata-rata mencapai ratusan kilometer dengan waktu tempuh empat hingga delapan jam,” ujar Chairul di Palembang, Jumat (17/4/2026).
Politis Partai Demokrat ini juga memaparkan sebuah skenario yang sering dihadapi kepala daerah, di mana terdapat dua agenda resmi yang harus dihadiri pada hari yang sama di dua wilayah berbeda. Ia mencontohkan jika seorang Gubernur harus menghadiri puncak peringatan HUT di Lubuk Linggau dan Prabumulih dalam jeda waktu yang singkat.
“Secara logika, mana mungkin itu ditempuh melalui jalur darat dalam jeda waktu dua jam? Helikopter bukan soal gaya hidup atau kemewahan, tetapi alat penunjang untuk menjawab tantangan geografis agar kehadiran pemerintah di tengah masyarakat tetap bisa dirasakan,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Dirinya pun menyoroti kecenderungan masyarakat dalam membangun opini negatif terhadap fasilitas penunjang kinerja pejabat. Baginya, fasilitas seperti kendaraan dinas yang layak atau alat transportasi udara harus dipandang dari sisi fungsinya dalam mendukung produktivitas.
“Jangan mengedepankan negative thinking. Kita harus mengedepankan logika kebutuhan. Gubernur adalah wajah provinsi, dan mobilitas yang tinggi adalah tuntutan jabatan untuk melayani 17 kabupaten/kota. Jika sarana penunjangnya tidak memadai, maka produktivitas kerja pemerintah daerah yang akan terhambat,” tambahnya.
Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tetap akan menjalankan fungsi pengawasan agar setiap fasilitas negara yang digunakan oleh eksekutif tetap berada dalam koridor hukum dan azas manfaat yang jelas.
“Kami di DPRD ingin masyarakat lebih melihat pada esensi kebutuhan dan capaian kinerja pemerintah. Selama itu digunakan untuk efisiensi waktu dalam melayani masyarakat, maka itu adalah bentuk profesionalitas kerja,” pungkasnya.
