Palembang — Ancaman musim kemarau kering yang diprediksi datang lebih awal pada 2026 mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengubah pendekatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tak sekadar respons pemadaman, pemerintah kini menekankan pentingnya transparansi informasi kualitas udara dan keterlibatan aktif masyarakat sejak dini.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan, pengalaman buruk kabut asap pada tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pelajaran penting. Salah satu langkah krusial yang ditekankan adalah membuka akses informasi kualitas udara secara luas agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan secara mandiri.
“Informasi itu penting. Kalau kualitas udara memburuk, masyarakat harus tahu dan bisa segera melindungi diri, misalnya dengan memakai masker,” ujar Deru saat Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutbunla, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, isu karhutla tidak bisa lagi dipandang semata sebagai persoalan teknis pemadaman, melainkan juga menyangkut kesehatan publik dan kesadaran kolektif. Ia menilai, keberhasilan pengendalian karhutla sangat ditentukan oleh kesamaan persepsi lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat, perusahaan, hingga masyarakat di tingkat desa.
Prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan musim kemarau tahun ini akan dimulai sejak Mei dengan puncak kekeringan pada Agustus. Koordinator BMKG Sumsel, Wandayantolis, menyebut intensitas kemarau diperkirakan lebih kering dari biasanya akibat pengaruh fenomena Indian Ocean Dipole (IOD).
“Kondisi ini membuat curah hujan berada di bawah normal hingga September. Suhu udara juga cenderung meningkat,” jelasnya.
Situasi tersebut memperbesar potensi munculnya titik panas (hotspot), terutama di wilayah rawan seperti lahan gambut dan perkebunan. Berdasarkan pengalaman 2023 saat El Nino, lonjakan hotspot terjadi signifikan di sejumlah kabupaten di Sumsel.
Mengantisipasi hal ini, Pemprov Sumsel telah menetapkan status siaga darurat sejak 22 April 2026. Komando operasi penanganan karhutla pun disiapkan melalui kolaborasi lintas instansi, termasuk TNI-Polri.
Danrem 044/Gapo, Khabib Mahfud, menjelaskan strategi yang disiapkan mencakup tiga tahapan utama: mitigasi, penindakan, dan pemulihan. Mitigasi difokuskan pada patroli terpadu, edukasi masyarakat, serta pengaktifan posko di tingkat desa. Sementara penindakan melibatkan kesiapan pemadaman darat hingga udara, termasuk operasi water bombing. Adapun tahap pemulihan diarahkan pada rehabilitasi lahan dan ekosistem terdampak.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa upaya ini tidak akan efektif tanpa partisipasi publik. Deru mengingatkan bahwa karhutla adalah persoalan tahunan yang membutuhkan kesadaran bersama, bukan sekadar penanganan saat bencana terjadi.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Semua harus terlibat. Kalau kita bisa mencegah sejak awal, dampaknya tidak akan meluas,” tegasnya.
