Palembang – Menghadapi potensi musim kemarau yang lebih kering dan panjang akibat fenomena El Niño, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional Tahun 2026 di Griya Agung, Palembang.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 berlangsung bertahap sejak April dengan puncak pada Agustus. Sementara itu, fenomena El Niño diprediksi berkembang pada periode Juli hingga September 2026, yang berpotensi memperparah kondisi kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Apel siaga ini diikuti sekitar 1.600 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, instansi pemerintah, dunia usaha, serta kelompok masyarakat peduli api. Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (MenkoPolkam) RI, Djamari Chaniago menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.
Dalam Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla 2026 di Palembang, pemerintah menekankan bahwa pengendalian karhutla harus dilakukan lebih dini, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas, dengan mengutamakan pencegahan sebelum api meluas. Pemerintah juga secara resmi mereaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Nasional 2026 untuk memperkuat koordinasi, pengendalian, pemantauan, penegakan hukum, hingga komunikasi publik secara nasional.
Menko Polkam mengingatkan bahwa Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah strategis sekaligus rawan karhutla karena karakteristik lahan gambut, lahan mineral kering, serta riwayat kebakaran berulang. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Sumsel turun dari sekitar 15.422 hektare pada 2024 menjadi sekitar 5.939 hektare pada 2025, dan hingga April 2026 tercatat sekitar 79,95 hektare. Meski demikian, pemerintah meminta seluruh pihak tidak lengah karena musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih awal dan lebih kering dari biasanya.
Pemerintah meminta seluruh kepala daerah, Forkopimda, TNI-Polri, BPBD, dunia usaha, hingga masyarakat untuk memperkuat patroli terpadu, deteksi dini hotspot, kesiapan personel dan peralatan, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Dunia usaha, khususnya pemegang konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, diminta menjadi bagian dari solusi dengan memastikan kesiapan sarana pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah operasional masing-masing.
APP Group bersama mitra pemasoknya di Sumatera Selatan turut berpartisipasi aktif dengan menampilkan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, dan peralatan pemadaman, mulai dari Regu Penanggulangan Kebakaran (RPK) inti, Tim Reaksi Cepat (TRC), perangkat pemadam, drone pemantau titik api, Automatic Weather Station (AWS), kendaraan patroli, hingga sistem komunikasi terintegrasi. Pada kesempatan ini, helikopter APP Group juga melakukan patroli udara di sekitar lokasi apel sebagai bagian dari simulasi kesiapsiagaan.
Direktur APP Group, Suhendra Wiriadinata, mengatakan bahwa APP Group bersama mitra pemasoknya di Sumatera Selatan yaitu PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai, PT SBA Wood Industries, PT Rimba Hutani Mas, PT Sumber Hijau Permai, PT Bumi Persada Permai, dan PT Tri Pupajaya mengedepankan pendekatan Integrated Fire Management (IFM) yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu pencegahan, persiapan, deteksi dini, dan respon cepat.
“Melalui pendekatan Integrated Fire Management, kami memastikan seluruh upaya penanggulangan karhutla dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan berbas…
