PALEMBANG – Gelombang protes mahasiswa kembali akan mewarnai Kota Palembang. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Selatan (Sumsel) dijadwalkan turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026).
Aksi yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sumsel tersebut merupakan hasil konsolidasi bersama sejumlah organisasi mahasiswa yang dilakukan beberapa hari terakhir. Massa diperkirakan mencapai 500 hingga 1.000 orang.
Koordinator BEM Nusantara Sumsel, Ilham, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penggalangan dan koordinasi dengan mahasiswa dari berbagai kampus untuk memperkuat jumlah peserta aksi.
“Benar, BEM Nusantara Sumsel akan turun pada hari Senin. Estimasi massa sekitar 500 hingga 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumsel. Saat ini kami masih melakukan konsolidasi untuk mencapai target 1.000 peserta aksi,” ujarnya.
Berbeda dari aksi mahasiswa yang umumnya menyoroti isu lokal, demonstrasi kali ini akan membawa lima tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan nasional dan penegakan hukum.
Salah satu tuntutan utama adalah desakan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menghindari pengeluaran yang dinilai tidak efektif.
Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Kedua program tersebut dinilai perlu dievaluasi karena berpotensi membebani keuangan negara jika tidak dikelola secara transparan dan tepat sasaran.
Selain itu, massa aksi akan mendesak pemerintah bersama Pertamina untuk segera menyelesaikan persoalan distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan dikeluhkan masyarakat di sejumlah daerah.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah penempatan personel TNI dan Polri yang menurut mahasiswa harus tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi.
Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas aktor intelektual di balik kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) yang hingga kini dinilai belum menemukan titik terang.
Menurut Ilham, penolakan terhadap program MBG dan Koperasi Merah Putih didasari kekhawatiran mahasiswa terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.
“Penolakan terhadap MBG dan Koperasi Merah Putih karena kami melihat terlalu banyak pemborosan anggaran yang menurut kami kurang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, kami menilai program tersebut berpotensi menjadi sumber korupsi baru,” katanya.
Mahasiswa berharap aksi yang akan digelar di DPRD Sumsel tersebut dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang mereka nilai mendesak untuk ditangani.
