PALEMBANG – Harapan ribuan warga di pelosok Sumatera Selatan untuk menikmati listrik semakin terbuka. Pemerintah Provinsi Sumsel bersama PLN dan Kementerian Kehutanan tengah mempercepat program Listrik Masuk Desa (Lisdes) yang menyasar 118 titik di 14 kabupaten.
Program ini diproyeksikan membuka akses listrik bagi lebih dari 6.045 pelanggan yang hingga kini belum menikmati aliran listrik. Namun, dari total sasaran tersebut, masih ada 20 titik yang membutuhkan penanganan khusus karena persoalan geografis dan status kawasan hutan.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan percepatan Lisdes menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Menurutnya, kondisi geografis Sumsel yang memiliki kawasan rawa, sungai hingga hutan menjadi tantangan tersendiri dalam membangun jaringan listrik konvensional.
“Kenapa PLTS? Karena infrastruktur kabel sulit masuk akibat medan yang spesifik. Lahan basah dan kawasan hutan lindung atau produksi memerlukan penanganan khusus,” ujar Herman Deru.
Dari 20 lokasi yang masih bermasalah, 12 titik terkendala kondisi geografis, sedangkan delapan titik lainnya berada di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pembangunan jaringan listrik melalui kabel. Di sejumlah lokasi, Pemprov Sumsel mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal sebagai alternatif.
Teknologi ini dinilai lebih memungkinkan diterapkan pada daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional, terutama kawasan rawa, lintasan sungai besar dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Untuk mempercepat pembangunan di kawasan hutan, Pemprov Sumsel juga mendorong penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Kehutanan.
“Kami optimistis melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran yang tersedia, dan percepatan perizinan kawasan hutan, program Lisdes ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di pelosok Sumsel,” kata Herman.
Dirjen Planologi Kehutanan Ade Triajikusumah memastikan Kementerian Kehutanan siap memproses permohonan penggunaan kawasan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pada prinsipnya Kementerian Kehutanan terbuka. Silakan ajukan dengan mekanisme yang sesuai. Kami akan proses secepat-cepatnya,” tegas Ade.
General Manager PT PLN (Persero) UID S2JB Diksi Erfani Umar mengungkapkan anggaran program Listrik Desa yang bersumber dari APBN telah tersedia.
Dari 118 titik sasaran di Sumsel, sebanyak 98 titik secara teknis sudah dapat langsung dikerjakan. Pembangunan ditargetkan berlangsung hingga Desember 2026 dan berlanjut sampai Maret 2027.
Sementara 20 titik lainnya masih membutuhkan penyesuaian karena persoalan kawasan hutan dan akses menuju lokasi.
“Kami sangat membutuhkan informasi dari perangkat desa jika ada titik-titik baru yang belum masuk dalam daftar. Kelancaran proses di lapangan ini tentu tidak lepas dari dukungan penuh Pemprov Sumsel,” jelas Diksi.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki bahkan menyebut warga di lima lokasi telah menyatakan kesediaannya menghibahkan tanah untuk pembangunan PLTS.
“Warga masyarakat di lima lokasi sudah siap menghibahkan tanahnya untuk pembangunan PLTS. Harapan kita, survei bisa segera dilakukan agar titik-titik pemasangan listrik dapat segera ditentukan,” ungkapnya.
