Palembang — Pemerintah Kota Palembang terus memperketat pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembukaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Anggaran Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2026 berbasis aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (SIEPRA) di Ruang Parameswara, Kamis (24/9/2026).
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Palembang, Kgs. H. Sulaiman Amin, membuka langsung agenda strategis ini. Kegiatan Monev bertujuan memastikan seluruh tahapan pembangunan terukur secara transparan, terdokumentasi dengan rapi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Pelaksanaan pemantauan terintegrasi ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.292/M.PPN/2022 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.
”Melalui SIEPRA, Pemkot Palembang mendorong percepatan penyerapan anggaran secara presisi sekaligus menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” kata Sulaiman Amin.
Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program menjadi prioritas utama agar dampak pembangunan terasa makin optimal.
Sulaiman Amin menekankan bahwa indikator keberhasilan perangkat daerah tidak cuma diukur dari tingginya angka daya serap anggaran. Pencapaian target kinerja, keberhasilan output dan outcome, serta manfaat riil bagi masyarakat menjadi tolok ukur yang jauh lebih krusial.
“Realisasi anggaran yang tinggi harus berbanding lurus dengan data kinerja yang akurat dan kredibel,” jelasnya.
Untuk itu, ia mengarahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menguji dan mengevaluasi target masing-masing secara menyeluruh. Evaluasi mencakup pencapaian indikator kinerja, penyerapan fisik dan keuangan, hingga pemetaan kendala di lapangan demi merumuskan solusi perbaikan secara cepat.
Laporan berkala melalui aplikasi SIEPRA tak sekadar berfungsi sebagai berkas pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi mendasar untuk membenahi mutu perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.
Selain mengawal percepatan realisasi APBN maupun APBD, proses pengawasan anggaran ini turut memperhatikan laju inflasi daerah agar eksekusi belanja publik tetap menjaga stabilitas perekonomian Kota Palembang.
”Melalui sinergi antarperangkat daerah serta pengujian validitas data yang ketat, Pemkot Palembang optimistis penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 mampu melahirkan informasi pembangunan yang akurat, terpercaya, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
