PALEMBANG – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) menjadi sorotan mahasiswa. Desakan agar pemerintah lebih serius menangani bencana tersebut berujung pada permohonan maaf Gubernur Sumsel Herman Deru kepada masyarakat.
Deru mengakui kondisi asap hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Ia menyebut situasi tersebut menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah, terutama karena dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga mengganggu aktivitas dan kehidupan masyarakat.
“Bahwa sampai saat ini asap belum reda, saya sebagai gubernur menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini,” ujar Deru.
Permohonan maaf itu disampaikan setelah mahasiswa menggelar aksi untuk menyuarakan keresahan terhadap kondisi kabut asap yang dinilai semakin meluas. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel meningkatkan efektivitas penanganan karhutla, mengingat masyarakat terus menghadapi risiko paparan asap.
Bagi mahasiswa, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah meluas. Pemerintah dinilai perlu memperkuat upaya pencegahan dan antisipasi agar kebakaran tidak terus berulang dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Deru menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang masih terlibat dalam upaya pemadaman dan penanganan karhutla. Mereka antara lain personel TNI, Polri, Manggala Agni, serta unsur lain yang bekerja di lapangan.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumsel atas segala upaya dan bantuan, termasuk TNI, Polri, Manggala Agni dan seluruh pihak yang sampai saat ini terus berupaya menangani karhutla,” katanya.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Deru mengakui dampak kabut asap masih menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Ia menegaskan kondisi tersebut akan menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah agar penanganan ke depan dapat lebih baik dan tidak terus membebani masyarakat.
“Tentu ini menjadi koreksi bagi kami agar persoalan ini tidak terus berdampak kepada masyarakat Sumsel, baik dari sisi kesehatan, materi maupun moril,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengakuan pemerintah daerah bahwa penanganan karhutla masih menghadapi tantangan, sementara masyarakat harus berhadapan dengan dampak asap dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyoroti risiko kesehatan akibat paparan kabut asap, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Mereka meminta pemerintah menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas dalam setiap kebijakan penanganan karhutla.
Selain pemadaman, upaya pencegahan dinilai penting untuk menekan potensi kebakaran sejak awal. Pengawasan wilayah rawan, kesiapan personel, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian dari langkah yang perlu diperkuat agar penanganan tidak hanya bersifat reaktif.
