PALEMBANG – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) tidak seharusnya hanya ditangani setelah masyarakat mulai mengalami gangguan kesehatan. Pemerintah dinilai perlu menjadikan kualitas udara sebagai dasar untuk mengambil tindakan perlindungan kesehatan secara cepat dan terukur.
Ahli Epidemiologi Universitas Sriwijaya, Iche Andriyani Liberty, mengatakan paparan asap karhutla merupakan environmental exposure yang dapat menimbulkan dampak kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Menurutnya, risiko kesehatan akibat asap tidak hanya ditentukan oleh keberadaan asap, tetapi juga dipengaruhi intensitas, durasi, frekuensi paparan, kerentanan individu, serta pola paparan pada populasi.
“Paparan PM2.5 yang tinggi dan berulang dapat meningkatkan risiko gangguan fungsi paru dan penyakit pernapasan kronis,” kata Iche, Selasa (6/10/2026).
Iche menilai pemerintah tidak cukup hanya menghitung jumlah masyarakat yang sakit kemudian memberikan pengobatan gratis. Hal yang juga perlu diperhitungkan adalah potensi dampak kesehatan yang terakumulasi akibat paparan asap yang berulang dari tahun ke tahun.
Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem respons kesehatan masyarakat yang mampu bergerak sebelum dampak kesehatan semakin besar.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah menetapkan action threshold atau ambang tindakan yang secara jelas menghubungkan kondisi kualitas udara dengan kebijakan perlindungan masyarakat.
“Secara epidemiologis, pemerintah perlu menetapkan action threshold yang secara eksplisit menghubungkan indikator kualitas udara dengan tindakan kesehatan masyarakat, sehingga respons tidak bergantung pada interpretasi subjektif atau baru dilakukan setelah angka kesakitan meningkat atau setelah masyarakat demo,” ujarnya.
Indonesia telah menetapkan ISPU 301 atau lebih sebagai kategori berbahaya. Namun, Iche mengingatkan angka tersebut tidak boleh diterjemahkan secara mekanis untuk semua wilayah.
Pemerintah perlu melihat konsentrasi PM2.5 dan PM10, durasi paparan, tren kualitas udara, luas populasi yang terdampak, kondisi kelompok rentan, hingga dampak kesehatan yang mulai muncul.
“ISPU harus berfungsi sebagai early warning sekaligus trigger for action, bukan sekadar angka yang diumumkan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Iche, semakin tinggi dan semakin lama masyarakat terpapar polusi udara, semakin kuat pula intervensi yang perlu dilakukan.
Intervensi tersebut dapat berupa pembatasan aktivitas luar ruangan, perlindungan terhadap pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan, penguatan layanan kesehatan, hingga penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa ketika kondisi memang memenuhi indikator risiko.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan tidak perlu menunggu jumlah penderita ISPA meningkat terlebih dahulu.
“Persistensi harus memiliki predefined response yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Iche juga menekankan keberhasilan penanganan kabut asap seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan pemerintah, rapat koordinasi, maupun jumlah warga yang mendapatkan pengobatan.
Indikator yang lebih penting adalah apakah konsentrasi PM2.5 atau ISPU menurun, durasi dan proporsi penduduk yang terpapar berkurang, serta apakah kasus gangguan kesehatan seperti ISPA, pneumonia, eksaserbasi asma atau PPOK, kunjungan IGD, dan rawat inap ikut menurun.
“Ini pendekatan exposure → risk → response → outcome, bukan sekadar response after illness,” katanya.
Di sisi lain, kondisi meteorologis seperti angin dan hujan memang memengaruhi pergerakan dan konsentrasi asap. Namun, menurut Iche, faktor tersebut bukan merupakan kebijakan kesehatan masyarakat.
“Angin adalah faktor meteorologis. Hujan adalah faktor alam. Keduanya bukan kebijakan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Menurut dia, perlindungan masyarakat tidak boleh bergantung pada harapan bahwa hujan akan segera turun dan membersihkan udara.
Dengan kondisi cuaca yang dapat dipantau, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan skenario perlindungan masyarakat berdasarkan tingkat dan durasi paparan.
“Kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian cuaca. Karena kondisi meteorologis sudah diketahui, maka strategi tidak boleh bergantung pada harapan ‘semoga segera turun hujan’,” ujarnya.
