Palembang — Penegakan hukum dan ketertiban di Kota Palembang kini tidak hanya mengandalkan tindakan tegas dan regulasi kaku. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang secara aktif merangkul aparat penegak hukum (APH) serta organisasi masyarakat untuk membangun sistem hukum yang profesional, adil, dan humanis.
Komitmen ini mengemuka dalam Kuliah Umum bertajuk “Mewujudkan Keadilan Melalui Penegakan Hukum yang Humanis” yang diprakarsai Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat (DPP Gencar) di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Sabtu (10/10).
Mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Asisten III Setda Kota Palembang, Ahmad Bastari, menegaskan bahwa warga Palembang mendambakan kepastian hukum yang dibarengi dengan pelayanan yang humanis.
“Demikian pula dalam pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran itu sendiri. Penindakan juga harus dilaksanakan secara profesional,” kata Bastari.
Bastari menjelaskan bahwa ketertiban kota tidak akan terwujud bila hanya mengandalkan aturan dan aparat di lapangan. Menurutnya, kesadaran hukum masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan ruang publik yang aman dan tenteram.
“Diperlukan juga keselarasan hukum yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Salah satunya seperti kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini untuk menciptakan kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Mengingat kepatuhan hukum merupakan kunci kestabilan daerah, Pemkot Palembang mendorong agar kolaborasi lintas sektor terus diperkuat demi mengedukasi warga secara berkelanjutan.
“Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat,” tuturnya.
Ia mengapresiasi inisiatif DPP Gencar dan berharap organisasi masyarakat dapat konsisten menjadi mitra strategis Pemkot Palembang, khususnya dalam memberikan edukasi hukum ke tingkat tapak.
“Saya berharap ke depan, DPP Gencar dapat terus berkelanjutan sebagai mitra positif Pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan edukasi hukum,” harapnya.
Lebih dari sekadar agenda diskusi formal, forum yang menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Mohammad Nasir, S.H., M.H. serta Kapolrestabes Palembang Kombes Pol. Sonny Mahar Budi Adityawan, S.I.K., M.H. ini diharapkan langsung menghasilkan aksi nyata di lapangan.
Sinergi antara penegakan hukum yang humanis dan peningkatan kesadaran warga diharapkan mampu mewujudkan Kota Palembang yang aman, tertib, dan sejahtera.
