PALEMBANG – Pemkot Palembang memperketat mekanisme penganggaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., menegaskan bahwa hibah bukanlah hak otomatis yang bisa diterima setiap tahun. Penggunaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah kebutuhan belanja wajib, prioritas pembangunan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta alokasi sektor pendidikan dan infrastruktur terpenuhi.
”Setiap anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat. Penggunaannya harus memiliki manfaat yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ratu Dewa dalam Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah APBD yang turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri.
Poin Krusial Pengelolaan Hibah Pemkot Palembang:
- Tahapan Perencanaan Ketat: Seluruh usulan wajib disampaikan secara tertulis pada tahap perencanaan dan harus tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Pengusulan untuk Tahun Anggaran 2028 resmi dimulai pada Desember 2026.
- Larangan Penggunaan: Hibah tidak boleh dialokasikan untuk belanja operasional seperti honorarium, perjalanan dinas, atau alat tulis kantor (ATK), serta tidak bersifat rutin atau berkesinambungan.
- Tertib Administrasi Berbasis Digital: Seluruh proses—mulai dari pengajuan, evaluasi, hingga penyaluran—wajib tercatat secara transparan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penyaluran dana hanya dapat dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Evaluasi Profesional: Perangkat daerah dilarang menjanjikan hibah di luar prosedur resmi. Evaluasi proposal harus dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan demi menindaklanjuti indikator pencegahan korupsi (MCSP) dari KPK serta rekomendasi BPK.
Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., mengingatkan pentingnya keselarasan aturan antara pemberi dan penerima hibah.
“Penerima hibah memiliki tanggung jawab penuh atas penggunaan dana yang harus sesuai dengan proposal awal, serta siap menjadi objek pemeriksaan lembaga audit,” katanya.
Selain tata kelola hibah, Fatoni juga
mendorong Pemkot Palembang untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal melalui lima strategi utama: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Peningkatan SDM, Digitalisasi, dan Inovasi.
Melalui kebijakan yang lebih selektif dan terstruktur ini, Pemkot Palembang berharap alokasi hibah ke depan benar-benar berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
