PALEMBANG – Sidang dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Universitas Sriwijaya, Palembang, Kamis (12/11/2026), mengungkap kontroversi Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
KPU dan Bawaslu OKU serta Bawaslu Sumatera Selatan diseret ke meja hijau oleh para pengadu karena meloloskan Dadang Wijaya dari Partai Persatuan PPP sebagai anggota dewan, meski ia berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kronologi Kasus: Status Ganda Dadang Wijaya
Dadang Wijaya melaju ke kursi DPRD OKU lewat mekanisme PAW dan resmi dilantik pada 20 Juni 2026 untuk menggantikan Umi Hartati, setelah mendulang suara terbanyak kedua (592 suara) pada Pileg 2024.
Namun, penunjukan ini menuai protes keras dari para pengadu—di antaranya Muhammad Aldy Mandaura dan Mukti Ali. Mereka menemukan fakta bahwa Dadang telah diangkat sebagai PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel dengan masa kerja hingga 2030.
Menurut para pengadu, aturan seleksi PPPK mewajibkan peserta untuk melampirkan surat pernyataan bebas dari keanggotaan partai politik. Artinya, selain melanggar aturan rangkap jabatan ASN, Dadang semestinya sudah gugur sebagai kader partai politik.
”KPU OKU sangat patut diduga tidak cermat memverifikasi, lalai, tidak profesional, serta tidak berkepastian hukum saat merekomendasikan Dadang,” ujar perwakilan pengadu, Prendi Alhafiz.
Tidak hanya KPU, pengadu juga melaporkan Bawaslu OKU dan Bawaslu Sumsel lantaran dinilai abai dan menutup mata terhadap proses PAW tersebut.
”Kami sudah melapor, tetapi Bawaslu OKU malah menyatakan prosesnya sudah sesuai aturan. Laporan kami bahkan tidak diregistrasi dengan alasan di luar tahapan pemilu,” keluh Mukti Ali.
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua KPU OKU Rahmat Hidayat berkeras bahwa lembaganya telah menjalankan seluruh tahapan sesuai ketentuan undang-undang.
Ia mengakui sempat terjadi perdebatan internal di tubuh KPU OKU hingga harus mengambil keputusan lewat mekanisme voting (3 suara menyatakan memenuhi syarat, 2 menolak).
“Sebelum menerbitkan rekomendasi, KPU OKU mengeklaim telah mengklarifikasi berbagai pihak, termasuk Biro Otonomi Daerah Pemprov Sumsel dan internal partai,” katanya.
Rahmat juga mengeklaim bahwa Dadang Wijaya kini telah diberhentikan secara tidak hormat dari posisinya sebagai PPPK menyusul keluarnya SK pemutusan kerja dari gubernur.
Sementara itu, Ketua Bawaslu OKU Anggi Irawan beralasan bahwa laporan yang masuk dari masyarakat langsung ditindaklanjuti dengan mencermati berkas administrasi PAW. Hasil penelusuran mereka menyimpulkan tidak ada prosedur yang dilanggar, sehingga laporan tersebut hanya dijadikan sebagai informasi awal.
Sidang pemeriksaan ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sumsel guna menentukan nasib etik para penyelenggara pemilu tersebut.
