PALEMBANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memfokuskan anggaran pembangunan tahun 2027 untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Guna merealisasikan agenda tersebut, Pemkot Palembang mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dengan proyeksi belanja mencapai Rp4,84 triliun.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, memaparkan langsung Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I DPRD Kota Palembang, Senin (16/11/2026).
Penyerahan dokumen ini menandai dimulainya tahapan pembahasan anggaran bersama pihak legislatif.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Palembang tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota dewan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam paparan rancangan anggaran tersebut, Pemkot Palembang memproyeksikan struktur keuangan daerah pada tahun 2027 sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah: Ditargetkan mencapai Rp4.773.053.014.463 atau sekitar Rp4,77 triliun.
- Belanja Daerah: Direncanakan sebesar Rp4.841.503.018.554,10 atau sekitar Rp4,84 triliun.
- Pembiayaan Netto: Dialokasikan sebesar Rp68.450.004.091,10 atau sekitar Rp68,45 miliar.
Ratu Dewa memastikan bahwa besarnya porsi belanja daerah tersebut menyasar program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan warga.
”Kami mengimplementasikan anggaran belanja daerah dalam APBD 2027 ini ke dalam program dan kegiatan prioritas. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dasar demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Palembang,” tegas Ratu Dewa.
Ia menjelaskan, seluruh perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran dengan mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah diteken bersama DPRD.
Atas sinergi tersebut, orang nomor satu di Palembang ini menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran legislatif yang telah mengawal proses perencanaan anggaran sejak awal.
”Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah menyepakati KUA dan PPAS RAPBD 2027. Kesepakatan ini menjadi kompas bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang anggaran masing-masing,” ujar Ratu Dewa.
Sementara itu, untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja daerah, Pemkot Palembang memanfaatkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) senilai Rp68,45 miliar.
Melalui skema penyeimbang ini, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun berjalan dirancang nihil.
Setelah penyampaian nota keuangan ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera membedah rincian RAPBD 2027 sesuai aturan perundang-undangan.
”Kami berharap pembahasan bersama DPRD nanti melahirkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, sehingga seluruh program pembangunan dan pelayanan publik berjalan optimal,” tutup Ratu Dewa.









