Menu ✖

Mode Gelap

Headline

Laporan Keuangan Yayasan IGM Disorot dalam Rapat PBB-P2 di Kemendagri

badge-check


					Laporan Keuangan Yayasan IGM Disorot dalam Rapat PBB-P2 di Kemendagri Perbesar

JAKARTA — Polemik tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp2,3 miliar milik Yayasan Indo Global Mandiri (IGM) di Palembang menguji klaim status nirlaba lembaga pendidikan dalam rapat koordinasi di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/11/2026).

Pertemuan yang dipimpin Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni itu menyoroti transparansi laporan keuangan Yayasan IGM di tengah kewajiban pajak yang ditanggung 99 lembaga pendidikan swasta lainnya di Kota Palembang.

​Persoalan ini mencuat setelah Bapenda Kota Palembang mencatat tunggakan pokok dan denda PBB-P2 Yayasan IGM sejak 2019 hingga mencapai Rp2,3 miliar, disertai sorotan atas aset komersial seperti gedung serbaguna yang disewakan.

Sementara itu, pihak Yayasan IGM—termasuk pendirinya, Marzuki Alie—menilai lembaga pendidikan berhak mendapat pengecualian pajak dan meminta penyelesaian melalui mekanisme mediasi.

​Kepala Bapenda Kota Palembang Jamiah Haryanti membeberkan sejumlah kejanggalan saat menelusuri dokumen keuangan Yayasan IGM. Sebelumnya, yayasan tidak bersedia menyerahkan laporan keuangan ketika diminta audit Inspektorat dan hanya menyodorkan satu lembar tulisan berisi sisa hasil usaha.

​Sekitar sepekan sebelum rapat di Kemendagri, IGM baru menyerahkan laporan keuangan tanpa disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sehingga angka-angka di dalamnya sulit ditelusuri.

Bapenda juga menemukan pos dana investasi jangka panjang serta alokasi pembayaran PBB di laporan tersebut, padahal catatan kas daerah tidak menunjukkan adanya pembayaran PBB dari yayasan.

​Temuan lain yang dipersoalkan Bapenda ialah tidak tercatatnya penerimaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2025 sebagai pendapatan dalam laporan keuangan IGM, padahal yayasan mengelola jenjang TK, SD, dan SMP yang menerima dana tersebut dari Pemkot Palembang.

​”Pengecualian PBB-P2 harus ada dasar yang kuat. Kami tidak bisa memberikan pengecualian hanya berdasarkan klaim sepihak,” tegas Jamiah.

​Ia menambahkan, seluruh 99 lembaga pendidikan swasta di Palembang—dari tingkat TK hingga perguruan tinggi—tetap membayar PBB kepada pemerintah kota.

​Dari sisi regulasi fiskal pusat, perwakilan Kementerian Keuangan menekankan syarat ketat pembebasan pajak bagi lembaga pendidikan. Aturan yang berlaku mensyaratkan lembaga berjalan semata-mata untuk kepentingan umum tanpa tujuan mencari keuntungan.

​Perwakilan Kementerian Keuangan menegaskan bahwa unsur “semata-mata” menjadi batas krusial. Jika yayasan menjalankan aktivitas berorientasi laba, mengoperasikan unit usaha, atau mengelola dana investasi, dasar pengecualian pajak tersebut otomatis gugur.

​Sementara itu, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi menuntut keterbukaan audit bagi lembaga yang mengajukan keringanan pajak.

Ia menetapkan tiga syarat utama, yakni publikasi laporan keuangan teraudit termasuk rincian sisa lebih selama empat tahun terakhir, pemisahan mutlak rekening yayasan pendidikan dengan rekening unit usaha atau PT, serta larangan honorarium tidak wajar bagi pengurus yayasan.

​Bapenda DKI Jakarta memaparkan skema alternatif dengan mengenakan PBB-P2 sebesar 50 persen bagi lembaga pendidikan. Potongan yang lebih besar hanya diberikan apabila lembaga menyerahkan laporan keuangan transparan dan dapat diaudit.

​Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyatakan akan membawa hasil pembahasan ini kepada pimpinan asosiasi sebagai bahan sikap bersama pemerintah kota. Adapun perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak memberikan tanggapan selama rapat berlangsung.

​Hingga pertemuan ditutup, Kemendagri belum menetapkan keputusan akhir dan masih menunggu penyimpulan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah. Pemkot Palembang menyatakan mengikuti proses tersebut sambil menanti sikap resmi pemerintah pusat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemkot Palembang Segera Pasang Pipa Induk Air Bersih dan Perbaiki Kantor Lurah Hasil Reses DPRD Sumsel

22 November 2026 - 17:57 WIB

Perkuat Pemerataan Energi hingga Pelosok Negeri, Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan

21 November 2026 - 18:56 WIB

Buka FORPROV II KORMI Sumsel, Herman Deru Ajak Gelorakan Kembali Olahraga Tradisional di Masyarakat

20 November 2026 - 22:49 WIB

Wanti-Wanti Prima Salam soal Tanam Pohon di Palembang: Jangan Cuma Seremonial!

20 November 2026 - 18:40 WIB

Launching GSSM Green Policing 5 Juta Pohon, HD : Langkah Awal Pulihkan Alam

20 November 2026 - 13:57 WIB

Trending di News