Menolak Omnibus Law ratusan orang massa dari Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (FSB NIKEUB) mendatangi kantor DPRD Sumatra Selatan untuk berunjuk rasa Selasa (19/8).
Dalam aksinya, para buruh meminta klaster ketenagakerjaan di keluarkan dari draf Omnibus Law, karena dianggap memperburuk ekosistem kerja para buruh.
Saat demo tersebut perwakilan yang buruh berorasi mengatakan, Omnibus Law hanya akan menguntungkan investor dan para pengusaha. Sedangkan para pekerja tidak akan mendapatkan kesejahteraan.
Koordinasi Aksi, Eric Davistian mengatakan jika nantinya Omnibus Law diberlakukan, maka semua pihak terkait tidak memikirkan masa depan buruh nantinya.
“Ini nasib anak cucu kita, mereka tidak akan mendapat kepastian akan masa depan yang cerah. Lalu nasib buruh di masa depan, mereka akan menjadi pekerja kontrak seumur hidup, dan tidak adak kepastian,”ujarnya, Selasa (19/8).
Padahal menurut Eric, antara pekerja dengan pengusaha memiliki peran masing-masing namun dengan hak dan kewajiban yang sama.
“Pemerintah mengundang investor tetapi pemerintah lalai terhadap hak rakyatnya, padahal kita mempunyai hak sama. Sebagai buruh kami punya martabat, punya dedikasi. Tetapi mengapa kita dianggap bukan apa-apa,” jelas dia.
Dirinya mengungkapkan jika aksinya sudah dilakukan ketiga kali yakni pada Januari, April dan Agustus namun aksi tersebut wujud penolakan terhadap nasib buruh yang semakin sulit di tengah pandemik COVID-19. PHK mulai terjadi membuat makin hilangnya kepastian nasib pekerja.
“Kami harap pemerintah di pusat dan daerah dapat menjamin pemberian subsidi kepada para pekerja sektor informal dan non informal tanpa syarat. Lalu memberi kepastian hukum bagi pekerja dalam berserikat,” jelas dia.
Massa buruh kecewa setelah gagal bertemu dengan pimpinan DPRD Sumsel. Alasannya para pimpinan DPrD sedang menjalankan tugas di luar wilayah. Eric menyebut, pihaknya perlu menyampaikan secara langsung tuntutan agar bisa didengar dan disampaikan ke pusat oleh legislator.
“Padahal kami sudah melayangkan surat pemberitahuan akan melakukan aksi di DPRD Sumsel. Tetapi mereka pergi entah ke mana. Tentu kami kecewa,” ujar dia.
Seketaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumsel, Ramadhan S Basyeban mengungkapkan, hasil demo bakal disampaikan langsung oleh dirinya kepada pimpinan DPRD Sumsel, melalui pesan WhatsApp dan laporan tertulis pada Senin (24/8/2020).
“Tuntutan ini sudah saya terima dan akan saya sampaikan langsung kepada pimpinan DPRD Sumsel. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” tutup dia.
