PALEMBANG – Gubernur Sumsel Herman Deru sangat mengapresiasi Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) Tahun 2021 yang digelar Badan Pemeriksan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Provinsi, Selasa (7/4/2021) di Hotel Aryaduta. Pasalnya melalui Rakorwasinkeubang ini HD berharap semua Stakeholder dapat bersinergi mengawal pengawasan Program Sumsel Lumbung Pangan Nasional.
“Ini adalah Rakor pertama bersama bupati/walikota serta instansi teknis dan pengawasan. Dari rakor ini kita harap dapat mengoptimalisasikan peran dan fungsi semua jajaran di Pemprov Sumsel untuk mewujudkan program Sumsel Lumbung Pangan Nasional,” tegasnya.
Seperti diketahui dalam masa pandemi Covid 19, sektor pertanian di Provinsi Sumsel masih memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukaN produk domestik regional bruto (PDRB). Sumsel juga dengan kondisi geografis memiliki potensi sumber daya pertanian yang sangat besar bahkan jumlah produksi padi masuk dalam lima besar nasional.
” Karena itulah Pemprov mencanangkan Provinsi Sumsel menjadi Lumbung Pangan, menargetkan menjadi provinsi dengan produksi padi nomor tiga secara nasional,” ujar HD.
Menurutnya pembangunan bidang Pertanian termasik dalam misi pertama dan sasaran ketiga yaitu membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri, UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.
“Bagaimana metode pengawasan yang akan dilakukan instansi berwenang baik BOKP maupun inspektorat tadi sudah kita bahas dari ulu ke hilir sektor pertanian. Ini butuh kerja parsial karena permasalahannya sangat kompleks mulai dari petani sampai regulasi,” ujar HD.
Adapun Rakorwasinkeubang ini lanjut HD merupakan langkah awal dalam menyatukan derap langkah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Sumsel untuk memgawal tata kelola keuangan dan program pembangunan. Dimana saat ini dimulai dengan mengawal program bidang pertanian khususnya produksi beras untuk tercapainya peningkatan produksi pertanian Provinsi Sumsel menuju Lumbung Pangan Nasional.
“Ini akan menjadi langkah awal kita menyamakan persepsi untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil agar dapat mengawal prestasi dan meningkatkan kolaborasi, sinergitas, kerjasama dalam pengawasan,” ujar HD.
Sementara itu Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI diwakili Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang, Ak, MBA mengatakan pihaknya mengajak semua berkolaborasi untuk menjaga akuntabilitas keuangan di Provinsi Sumsel.
” Kita tahu penyelenggaraan pembangunan di daerah banyak tantangannya. Dimana beberapa sasaran pembangunan di berbagai daerah belum dapat diwujudkan,” terangnya.
Menurutnya selain itu dalam pengawasan yang dilakukan BPKP RI masih menemukan progam yang belum dirancang dengan baik dan terkotak-kotak.
Untuk itu Ia menilai perlunya koordinasi dan harmonisasi antar semua pihak terkait untuk pengalawan akuntabilitas keuangan di Sumsel.
“Terimakasih kepada Gubernur dan kepala daerah bupati dan walikota atas penyelenggaraan ini. BPKP siap berkolaborasi dalam peningkatan kualitas pengawasan intern. Semoga dalam pengawasan akuntabilitas ini selalu dimudahkan,” pungkasnya.
Adapun Rakor kali ini mengangkat tema Pembangunan Sumsel Berbasis Ekonomi Kerakyatan Menuju Lumbung Pangan Nasional. Rakor ini diikuti inspektur provinsi dan kabupaten kota se Sumsel.
