Pemerintah Kota Palembang menerapkan secara bertahap pergantian kartu identitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN. Kartu yang baru akan dapat digunakan sebagai uang digital atau bisa dipakai untuk transaksi non tunai seperti di tol maupun di sejumlah merchant yang bekerja sama.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, saat ini tahap awal sudah ada 496 kartu pegawai yang bisa digunakan untuk transaksi digital. Upaya ini sebagai langkah Pemkot Palembang mengurangi resiko penyeberan COVID-19 dengan bertransaksi non tunai.
“Kartu digital ini sebagai identitas resmi pegawai, sekaligus mendukung program gerakan nosional non tunai. Penggunaanya sangat cocok dilakukan saat pandemi, sebab menggunakan teknologi tapping,” kata Dewa, Senin (30/11).
Dewa bilang, transaksi digital seperti menggunakan kartu terhadap transaksi keuangan digital diharapkan dapat menurunkan faktor resiko lainnya, seperti keamanan, kenyamanan dan efisien dalam transaksi.
“Uang elektronik ini juga mengurangi dampak lain, pengguna tidak perlu mengambil uang kembalian seperti bertransaksi secara konvensional,” katanya.
Sekda menyebutkan, pegawai ASN di Pemkot Palembang saat ini berjumlah 11.012 dan Non PNSD 4.421 orang. Pihaknya sudah melakukan pendataan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing untuk secepatnya melakukan penyerahan nama pegawai mereka.
“Untuk sementara kita terapkan terlebih dahulu di lingkungan Sekretariat kemudian disusul oleh OPD lainnya,” kata Dewa.
Kartu ini dijelaskan Dewa memiliki keunggulan lainnya seperti transaksi di tol, transmusi dan juga digunakan di merchant Bank Sumsel hingga mini market.
Direktur Pemasaran bank Sumsel Babel Antonius Prabowo Argo menambahkan, kartu identitas ini sama dengan kartu lainnya, hanya saja fungsinya yang berbeda yakni dapat digunakan untuk transaksi.
“Kartu ini harus diisi saldo, kemudian barulah dapat dilakukan bertransaksi,” katanya