Sekretaris Daerah kota Palembang, Ratu Dewa meminta Badan Pengelola Pajak Daerah Palembang untuk menunda rencana tersebut.
“Saya sudah meminta BPPD untuk pending rencana tersebut, “ujarnya, Rabu (22/7).
Menurutnya syarat penerapan pajak sepeda harus dilihat dulu pelayanan yang telah diberikan Pemkot kepada komunitas serta pengguna sepeda.
“Seperti apakah kita sudah sediakan space dan rute jalan serta pelayanan yang lainnya, “katanya.
Saat ini pihaknya sedang membahas terkait fasilitas para sepeda dan akan merevisi jalur sepeda yang telah ada saat ini, karena SK Perwali lama hanya di kawasan Kambang Iwak dan Kapt. Arivai,
“Kedepan akan kita tambah lagi, dari BKB-Jakabaring, POM IX-Sumpah Pemuda, Kapt. Arivai-Angkatan 45. Nanti akan kita buat marka khusus,”jelasnya.
Sebelumnya, Kepala BPPD Kota Palembang, Kgs. Sulaiman Amin menerangkan, masih mencari aturan terkait pajak sepeda atau yang dulu disebut peneng.
“Kita cari dulu aturannya dan akan kita bahas,” terangnya.
Sulaiman mengatakan, penerapan pajak sepeda masih jadi bahasan. Karena sifatnya retribusi, maka dirinya akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan.
“Kita lihat dulu, apakah fenomena ini bersifat permanen atau hanya musim-musiman, takutnya ini tidak lama,” ungkapnya.
