Pemerintah Kota Palembang memperkuat komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh kepala perangkat daerah. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
Penandatanganan Pakta Integritas tersebut dirangkaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang, Jumat, 30 Januari 2026.
Melalui kegiatan ini, para pejabat menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas secara profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan program dan anggaran daerah.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa Pakta Integritas merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, transparansi dan integritas harus menjadi budaya kerja di seluruh lini birokrasi.
“Kepercayaan masyarakat hanya bisa dibangun melalui kerja yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pakta Integritas ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga pemerintahan yang bersih,” kata Ratu Dewa.
Ia menambahkan bahwa setiap kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selain Wali Kota, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim, jajaran pejabat struktural, pimpinan BUMD, serta Direktur RSUD Kota Palembang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim menjelaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Menurutnya, dokumen tersebut menjadi dasar dalam pengukuran kinerja setiap perangkat daerah selama tahun anggaran 2026.
“Dengan adanya perjanjian ini, setiap kepala perangkat daerah memiliki target yang jelas, indikator yang terukur, serta mekanisme evaluasi yang transparan,” ujar Aprizal.
Ia menegaskan bahwa langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Melalui komitmen bersama ini, Pemerintah Kota Palembang optimistis dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penandatanganan Pakta Integritas ini juga diharapkan menjadi penguat budaya birokrasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Palembang yang maju dan berdaya saing.
