Menu ✖

Mode Gelap

News

Transaksi Non Tunai Lebih Akuntabel

badge-check


					Transaksi Non Tunai Lebih Akuntabel Perbesar

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nasrun Umar menghadiri pembukaan Sosialisasi Transaksi Non Tunai yang diselenggarakan oleh Bank Pembangunan Daerah  (BPD) Bank Sumsel Babel bertempat di Marriot Hotel Jalan. Ringroad Utara Kahwaru, Condongcatur, Kecamatan  Depok Kabupaten Sleman   Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (25/6).

Dalam sambutannya, Nasrun Umar mengharapkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel dapat memanfaatkan keunggulan dari transaksi non tunai. Diantaranya manfaat yang langsung dapat dirasakan adalah prosesnya yang cepat dan tetap jika dibanding dengan transaksi non tunai. “Dari laporan dalam transaksi bank ternyata baru 44 persen yang mempunyai rekening, baik itu stakeholder maupun masyarakat. Nah 56 persen belum memiliki rekening,” tuturnya.

Menurutnya, 56 persen stakeholder yang belum menggunakan transaksi tunai tersebut menjadi peluang bagi Bank Sumsel Babel untuk dijadikan aset baru bagi Bank SumselBabel.   “Melalui transaksi non tunai, dapat menghindari terjadinya penyimpangan, selain itu ini juga merupakan bentuk akuntabel pertanggungjawaban keuangan karena tidak bertemu secara langsung (face to face),” tambahnya.

Melalui transaksi non tunai juga dapat menjaga tranparansi keuangan di lingkungan Pemprov Sumsel melalui Bank Sumsel terutama saat mentransfer dana ke stakeholder yang mempunyai hak untuk dibayar.

“Transaksi non tunai ini, dapat dijadikan data yang sangat valid dikarenakan data perbankan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti kuat jika apabila terjadi permasalahan dikemudian hari,” terangnya.

Untuk diketahui Bank SumselBabel  berkerjasama dengan perwakilan Bank Indonesia (BI) untuk mengadakan sosialisasi pembayaran non tunai dalam lingkup Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah kabupaten/kota dalam lingkup Bank SumselBabel.  Pembayaran transaksi non tunai ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres)Nomor 10 tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia tahun 2017.( Rel humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan Palembang Baru 37,78 Persen, Wali Kota Ratu Dewa Ancam Tertibkan Perusahaan Bandel

3 November 2026 - 20:04 WIB

Bapenda “Menghilang”, Yayasan IGM Jelaskan Duduk Permasalahan PBB P2 di Hadapan Komisi II DPRD Palembang

3 November 2026 - 16:31 WIB

Komisi II DPRD Palembang Minta Pemerintah Perjelas Aturan yang Dipersoalkan IGM

3 November 2026 - 16:14 WIB

Dobrak Tata Kelola Publik, Pemkot Palembang Pamerkan Inovasi Unggulan di Ajang IGA 2026

3 November 2026 - 12:38 WIB

MyPertamina Fair 2026 Resmi Dimulai, Pertamina Patra Niaga Berikan Apresiasi bagi Konsumen Setia

3 November 2026 - 10:01 WIB

Trending di News