Presiden Joko Widodo telah resmi teken
UU Omnibus Law Cipta Kerja, Senin (2/11/2020) malam.
Para pekerja dan buruh Sumatera Selatan yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerjaan Seluruh Indonesia (KSPSI) dan serikat pekerja lainnya pun meminta
pemerintah daerah jangan diam saja dengan disahkannya UU Omnibus Law.
“Kami inginkan pemerintah daerah jangan diam melihat pengesahan ini tapi harus bertindak dengan melakukan penolakan, ” ujar Pengurus DPD KSPSI Sumsel, Sudirman Hamudi, Selasa (3/11) .
Menurutnya apabila UU Omnibus law Cipta Kerja diundangkan, maka yang dirugikan bukan hanya para buruh saja, tetapi juga seluruh komponen kehidupan akan turut terdampak.
“Bukan hanya rakyat kecil, otonomi daerah juga akan tak efektif lagi. Kami harap pemerintah daerah jangan diam saja,” harapnya.
Selain itu juga pihaknya akan berencana kembali melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Para buruh saat ini tengah berkonsolidasi untuk kembali turun ke jalan melakukan aksi demo penolakan, ” ujarnya
“Sebelum disahkan pun kami telah beberapa kali unjuk rasa menolak, tentu kita akan kembali turun ke jalan untuk demo,”lanjut Sudirman.
Bukan hanya turun ke jalan, mereka juga berencana bakal menempuh jalur konstitusional dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak UU Cipta Kerja itu. Dengan menempuh jalur konstitusional, para pekerja dan buruh berharap MK selaku benteng keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat membatalkan UU tersebut.
“Kita harus tempuh jalur konstitusional, jika kita tidak tekan lewat MK hasilnya pasti sudah tahu bagaimana. Lewat uji formil MK bisa memutuskan suatu undang-undang dibatalkan,” harap Mahmudi.
