17 Agustus 2019 mendatang, pemerintah memastikan regulasi Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) akan terbit Aturan ini akan berlaku penuh pada Februari 2020. Setelah aturan ini berlaku penuh maka ponsel black market (BM) atau ilegal tidak daftar di database Kemenperin dipastikan akan tidak dapat beroperasi.
Sebelum sampai tahap penerapannya pada Februari tahun depan, pemerintah punya tahapan-tahapan kebijakan sebelum ketentuan itu berlaku efektif
Pertama, periode inisiasi yang berlangsung Juli 2019, mencakup kesepakatan di internal pemerintah dengan menandatanganan peraturan menteri antara lain Kominfo, Kemenperin, dan Kemendag.
Kedua, periode persiapan pada Agustus 2019, yang mencakup penyiapan sistem SIBINA atau Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional. SIBINA merupakan sistem yang dimiliki Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang berisi seluruh data tanda pendaftaran produk (TPP) ponsel yang ada di Indonesia, baik berasal dari impor, produksi nasional, operator seluler, stok pedagang, atau ponsel yang dibeli di luar negeri (hand carry).
Kemudian ada penyiapan database IMEI, pelaksanaan tes, sinkronisasi data operator seluler, sosialisasi, penyiapan SDM, SOP Kominfo, Kemenperin, Kemendag, dan operator seluler.
Ketiga, periode operasional pada 17 Februari 2020, yang mencakup eksekusi 3 daftar oleh operator, pengiriman notifikasi oleh operator ke pemegang IMEI duplikat untuk membuktikan keaslian perangkat, penyediaan layanan lost stolen dan sosialisasi lanjutan.
“Sebelum 6 bulan akan dilakukan evaluasi lagi,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail,
