Menu ✖

Mode Gelap

News

Herman Deru: Tingkatkan Transparansi dan Legalitas Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

badge-check


					Herman Deru: Tingkatkan Transparansi dan Legalitas Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Perbesar

PALEMBANG – Guna mempercepat realisasi pengadaan barang dan jasa menggunakan produksi dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Provinsi Sumsel Tahun 2023, bertempat di Hotel Novotel. Rabu (23/8) siang.

Saat memberikan pengaharaan saat membuka rapat tersebut, Gubernur H Herman Deru menegaskan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa  harus sesuai dengan prinsip pengadaan yang  efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Karena itu ada beberapa hal yang harus di perhatikan diantaranya tidak fiktif, tidak mark up harga, serta yang dibelanjakan merupakan barang atau jasa yang bermanfaat.

“Yang paling penting harus legal aspek  dan transparansi makin ditingkatkan,”  harapnya.

Sementara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2019-2021, Roni Dwi Susanto, dalam paparan integritas, komunikasi, dan perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ) dalam mendukung program pembangunan Provinsi Sumsel menegaskan, barang atau jasa yang diadakan harus bermanfaat sesuai peruntukannya atau harus efektif, kemudian pengadaan barang atau jasa harus menggunakan sumber daya yang efisien.

“Para pelaksana harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, serta harus mematuhi peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Ia juga berharap JF PPBJ dilingkungan  Pemprov Sumsel mampu menempatkan diri dan berperan aktif sebagai problem solver  atau pemecah masalah terhadap permasalahan yang ada dalam pengelolaan PBJ di Lingkungan Pemprov/Pemda Sumatera Selatan.

“Menjaga solidaritas antara para Pejabat Fungsional Pengelola PBJ, Akftif meningkatkan kompetensi dan update terhadap peraturan dan perkembangan digitalisasi di bidang pengadaan Barang dan Jasa sehingg bisa bekerja Profesional dan menjaga Integritas,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Aksi Bejat ‘Pakde Kantin’ di Palembang: Cabuli Siswi 13 Tahun saat Hendak Bayar Jajanan

17 November 2026 - 06:46 WIB

Tepati Janji, Ratu Dewa Rekrut Penyelamat Bocah Tenggelam ke Damkarmat Palembang Plus Kuliah Gratis

17 November 2026 - 06:41 WIB

Pasok Ikan Laut hingga Ekspor Pempek, Palembang dan Belitung Timur Bangun Poros Dagang Baru

16 November 2026 - 13:07 WIB

Tata Ruang Palembang Masuk 4 Besar Sumsel, Pemkot Geber RDTR demi Tuntaskan Banjir

16 November 2026 - 13:03 WIB

Kader Gerindra Sumsel Minta Sufmi Dasco Jadi Wapres Dampingi Prabowo

15 November 2026 - 09:48 WIB

Trending di News