Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan, (Sumsel) Cik Ujang, menunjukkan komitmen kuatnya terhadap perlindungan masyarakat di sekitar kawasan tambang, khususnya pasca ambruknya Jembatan Muara Lawai B di Lahat, Minggu malam lalu.
Insiden yang terjadi pada 29 Juni pukul 23.14 WIB itu disebabkan oleh aktivitas kendaraan berat milik perusahaan tambang yang melebihi kapasitas muatan dan melintasi jembatan secara bersamaan.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Warga Merapi dan sekitarnya sudah terlalu lama jadi korban dari aktivitas truk-truk batu bara,” ujar Cik Ujang dalam kunjungan lapangannya, Senin (30/6/2025).
Ia menerima laporan langsung dari warga mengenai dampak debu, kerusakan jalan, hingga gangguan kesehatan yang mereka alami akibat lalu lalang kendaraan tambang.
“Sekarang jembatan ambruk, kemarin debu masuk ke rumah. Ini akumulasi penderitaan warga. Sudah waktunya perusahaan tambang bertanggung jawab secara nyata,” tegasnya.
Cik Ujang menekankan bahwa Pemprov Sumsel akan segera mengundang semua perusahaan tambang di Lahat dan Muara Enim untuk mendesak pembangunan jalan khusus non-publik.
“Kita kasih waktu maksimal satu tahun. Ini bukan permintaan, tapi perintah. Kalau tidak dilakukan, kami siap ambil langkah tegas,” katanya.
Menurutnya, solusi jalan khusus akan memberi keseimbangan antara kelangsungan operasional perusahaan dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan aman.
Ia juga meminta kepala daerah memperketat pengawasan dan melarang kendaraan tambang melintasi jalur umum, terutama di area yang rentan dan padat penduduk.
Regulasi yang ada, seperti Pergub No. 74 Tahun 2018, harus ditegakkan tanpa kompromi. Wagub meminta agar perusahaan tidak mengabaikan aturan demi keuntungan jangka pendek.
“Kalau regulasi terus dilanggar, maka kerugian rakyat semakin besar. Dan itu akan jadi tanggung jawab hukum dan moral perusahaan,” jelas Cik Ujang.
Ia juga memastikan Pemprov akan bersurat ke Kementerian PUPR guna mempercepat perbaikan Jembatan Muara Lawai yang termasuk dalam jaringan jalan nasional.
Sementara itu, pihak Balai Besar Jalan Nasional memastikan akan melakukan evaluasi fisik menyeluruh terhadap kondisi jembatan yang tersisa agar kejadian serupa tidak terulang.
