Palembang — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mulai mengintensifkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Hal ini ditandai dengan rapat koordinasi penetapan status siaga darurat yang digelar di Kantor BPBD Sumsel, Senin (20/4/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, Muhammad Iqbal Alisyahbana, menjadi langkah awal dalam menyatukan strategi lintas sektor guna menghadapi musim rawan karhutla.
Pertemuan tersebut melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari TNI, Polri, hingga lembaga teknis dan instansi vertikal. Di antaranya Korem 044 Gapo, Lanud Sri Mulyono Herlambang, BMKG, Basarnas, hingga pihak bandara seperti Angkasa Pura II dan AirNav.
Selain itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel juga turut hadir, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, hingga Satpol PP dan Diskominfo. Keterlibatan lintas sektor ini dinilai krusial untuk memastikan kesiapsiagaan yang terintegrasi.
Rakor ini membahas kesiapan personel, sarana prasarana, serta langkah cepat dalam penanganan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, termasuk mitigasi dampak asap yang kerap mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas transportasi.
Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya koordinasi sejak dini, mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa karhutla di Sumsel dapat berdampak luas, tidak hanya secara lingkungan tetapi juga ekonomi dan kesehatan.
Melalui rapat ini, BPBD Sumsel mendorong seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat patroli pencegahan, serta memastikan respons cepat apabila terjadi titik api di lapangan.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Sumatera Selatan tidak ingin kecolongan menghadapi musim kemarau tahun ini, dengan menempatkan upaya pencegahan sebagai prioritas utama sebelum bencana meluas.
